- VIVA.co.id/Satria Permana
VIVA.co.id - Perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 28 Maret 2016.
Kedatangan para perwakilan tersebut ke KPK untuk berkonsultasi mengenai kelanjutan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Kabupaten Bogor.
"Kami datang ke sini terkait kunjungan Presiden 18 Maret lalu. Sejauh ini Presiden memberi arahan agar dikaji secepatnya, apakah Hambalang itu dilanjutkan atau tidak?" kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, di Gedung KPK.
Gatot menyebut kedatangannya tersebut langsung diterima oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang beserta jajarannya. Menurut Gatot, KPK telah mempersilakan pembangunan Hambalang untuk dilanjutkan.
"Tetapi agar betul-betul ada audit fisik teknik yang sangat-sangat komprehensif. Kalau perlu nanti harus ada audit yang lebih lengkap. Jangan sampai mubazir penanganan Hambalang itu nanti," kata dia.
Selain itu, Gatot menyebut KPK juga meminta agar kembali dilakukan audit terkait kewajiban pemerintah dalam membayar kepada kontraktor, yakni KSO Adhi Karya dan Wika. Hal tersebut diperlukan karena ada perbedaan penghitungan antara KSO serta konsultan independen terkait pembayaran tersebut.
"Sehingga biar ketahuan berapa kewajiban pemerintah untuk membayarkan ke KSO. Belum kita hitung, misalnya ada penyelewengan, subnya itu berapa, kemudian ternyata bangunannya tidak sesuai spek yang ada, itu harus dihitung ulang," ujar dia.
Gatot menambahkan pihaknya sebelumnya juga telah mendapatkan surat dari KPK pada 27 Juli 2015 lalu. Ketika itu, surat yang ditandatangani Taufiequrrachman Ruki, menyebut bahwa Hambalang tidak dalam penyitaan.
"Namun KPK sarankan agar ada bentuk kehati-hatian karena ada pergerakan tanah di sana, pernah terjadi longsor kan," ujar dia.
Menurut Gatot, tim yang terdiri dari beberapa pihak beserta konsultan independen sedang melakukan kajian mengenai Hambalang, termasuk melakukan kajian atas pergerakan tanah di atas proyek Hambalang. Selain itu, pada kajian tersebut juga tim akan memberikan sejumlah alternatif kepada Presiden Joko Widodo, termasuk lokasi proyek.
"Nanti tinggal Presiden yang akan memutuskan. Kira-kira apakah mau lanjut atau tidak, apakah akan menjadi sekolah atlet biasa, atau hanya sport science activity. Nanti Presiden yang akan menentukan," ujar dia.
Menurut Gatot, pihaknya segera melaporkan masukan KPK tersebut dalam rapat terbatas dengan Presiden yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia menyebut pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden. [Baca: ]
Pemerintah Masih Galau Soal Proyek Hambalang
"Kalau tidak dilanjutkan, kerugiannya akan lebih besar."
