- www.antaranews.com
VIVA.co.id – Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Wanandi, menyarankan Presiden Joko Widodo harus menjadi garda terdepan dalam membongkar kejahatan ekonomi seperti kasus BLBI demi memperkuat lembaga hukum negara.
Demikian Apung dalam menanggapi penangkapan buronan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono, beberapa waktu lalu.
Bahkan, menurut dia, Presiden Jokowi bisa meninjau ulang penerbitan Instruksi Presiden yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri terkait dengan kasus korupsi tersebut.
"Terkait SKL (Surat Keterangan Lunas), Presiden bisa memerintahkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk lakukan audit investigasi dana SKL serta nilai aset BLBI," ujar Apung, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu 24 April 2016.
Ia juga mengatakan, aset dan keuntungan yang dikelola oleh pengemplang dana BLBI sampai saat ini belum sepenuhnya diaudit, sehingga dapat ditarik kembali oleh negara.
Sementara jajaran penegak hukum, kata Apung, baru menyelidiki satu SKL dari satu obligator.
Apung mengungkapkan, Presiden harus bisa membangkitkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu-satunya institusi yang kredibel dalam upaya penyelesaian kasus BLBI.
"KPK harus segera bangkit dan meneruskan proses penanganan kasus ini," katanya, menegaskan.
Salah satu buronan kasus BLBI, Samadikun Hartono, ditangkap di China usai menonton gelaran F1. Ia telah menjadi buronan selama 13 tahun.
(ren)
