- VIVA.co.id/Suparman
VIVA.co.id – Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya, menilai pemerintah daerah (pemda) tidak becus membenahi persoalan sanitasi kawasan wisata.
Untuk penuntasannya, dia mengajak swasta dari kalangan koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM) dengan basis bisnis berperan aktif mengelola toilet di lokasi rekreasi.
"Kalau pendekatannya konvensional, mohon maaf buat pemda, kita sudah tidak percaya lagi kalau toilet itu dikelola oleh pemda," ujarnya usai acara Asia Tourism Forum di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu, 7 Mei 2016.
Arief menegaskan, pihaknya tidak gentar apabila muncul protes dari pemda yang kesal dengan pernyataan itu.
"Kalau ada pemda yang marah ke saya, boleh. Tunjukkan toilet bagus. Kemarin saya baru menegur kabupaten, pariwisata, toiletnya buruk," ungkap Arief.
Karena itu, dia mendorong koperasi atau UKM terlibat dalam program toilet pariwisata. Arief menjelaskan, Kemenpar serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Bank Tabungan Negara (BTN) sudah menandatangani kesepakatan kerja sama soal program toilet pariwisata.
"Jadi, ada program membuat toilet pariwisata untuk publik. Mulai tahun ini, program toilet pariwisata, mungkin Juli," kata Arief.
Dia mencontohkan, swasta membangun toilet tipe 36 yang terdiri lima hingga enam unit toilet seharga Rp150 juta. Nantinya, dia menuturkan, koperasi dan UKM hanya dibebankan uang muka 1 persen dan bunga 5 persen dengan cicilan flat selama 20 tahun.
"Jadi, cicilannya bisa di bawah Rp1 juta. Saya harapkan UKM dan koperasi mampu untuk membeli. Nanti BTN yang akan mengeluarkan penawaran kredit pemilikan toilet," ujarnya.
Dia menambahkan, UKM dapat mengajukan penambahan toilet di kawasan wisata Geo Park, Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berikutnya untuk modal tanah, pemda mengeluarkan hak guna bangunan (HGB) untuk tanah di Ciletuh. Jadi UKM tidak dibebani," imbuh dia.
Dengan upaya ini, pihaknya optimistis permasalahan sanitasi dengan format pembangunan toilet di lokasi wisata dengan melibatkan swasta akan terselesaikan. Pihaknya menargetkan akan hadir 50 ribu toilet di tempat-tempat wisata di Indonesia pada 2019.
"Diharapkan dengan dikelola oleh swasta, seperti UKM serta koperasi, dan basisnya bisnis, bukan sosial, akan jauh lebih bagus," jelasnya.
