- ANTARA FOTO/FB Anggoro
VIVA.co.id - Keputusan Kepolisian Daerah Riau yang menerbitkan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) atas dugaan pembakaran hutan yang dilakukan 15 perusahaan perkebunan yang telah ditetapkan tersangka menuai kecaman.
Perkara itu pun kini dilaporkan ke Komisi Kepolisian nasional (Kompolnas) pada Selasa, 2 Agustus 2016. "Jelas-jelas SP3 itu tidak sesuai. Harus perlu diuji kembali," kata Koordinator Komite Advokasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Irfan Fahmi yang didampingi oleh Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR).
Isnadi Esman, Sekretaris Jenderal JMGR, menambahkan penghentian perkara itu merugikan ribuan masyarakat Riau yang telah terkena dampak kebakaran hutan. ia menuding kepolisian tidak serius menyikapi kasus tersebut.
"Ini bentuk ketidakseriusan (Polisi Riau) dalam mengungkapkan persoalan ini," katanya.
Menurut Isnadi, sikap kepolisian berbanding terbalik dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin menegakkan hukum secara serius kepada para pelaku pembakaran hutan.
Dan yang lebih mengecewakan lagi, saat ini Polda Riau justru menghukum 25 warga sipil akibat tudingan pembakaran hutan. "Salah satunya ada seorang petani jagung yang sedang panen. Lalu dia membakar sisa hasil panenya dalam bentuk gundukan. Namun dia lah yang mendapatkan hukum dua tahun penjara," kata Isnadi.
Dipimpin Umar Kei, FPMM Deklarasi Dukung Murad Ismail di Pilgub Maluku 2024
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) menggelar acara Halal Bihalal sekaligus deklarasi dukungan untuk Murad Ismail di Pilkada Provinsi Maluku 2024
