Menanti Gebrakan BG Pimpin BIN
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Evita juga menilai BG memiliki banyak jaringan yang bisa membantu memudahkan tugas-tugasnya. Kemudian, mempunyai akselerasi yang cepat untuk bisa memperkuat kekuatan yang ada. "Itu sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai kepala BIN," ujar Evita.
Ia pun yakin dengan pengalaman mentereng itu, BG mampu mengakomodir berbagai unsur di BIN. Apakah dari Polri maupun dari TNI. "Dan jika dilihat dari track record Budi Gunawan, kita yakin pengalaman selama ini baik di internal Polri, ke TNI, maupun ke pihak lain, Budi Gunawan bisa mengatur dan membuat pola hubungan dan koordinasi yang baik," katanya.
Oleh karena itu, Evita berpendapat keputusan Presiden Jokowi mengangkat BG sebagai Kepala BIN sudah tepat. Dia percaya, BG bisa menunjukkan prestasi terbaiknya. "Kami akan kawal terus nanti saat fit and proper test di Komisi I, sebab menurut UU No17 Tahun tentang Intelijen Negara, DPR punya waktu 20 hari menyampaikan pertimbangan," kata Evita.
Pendapat senada disampaikan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, As'ad Said Ali. Ia menilai, penunjukan BG sebagai calon Kepala BIN sebagai hak prerogatif Presiden Jokowi. Ia tak ragu untuk memberikan dukungan sepenuhnya. "Sebagai orang lama di BIN, saya mendukung beliau kalau dimintai bantuan," kata As'ad.
As'ad menilai tidak perlu ada khawatirkan bila BG yang berlatar belakang anggota Polri menjadi Kepala BIN. Sebelumnya, jenderal Sutanto yang juga mantan Kapolri pernah menjadi Kepala BIN. "Budi Gunawan bisa jadi orang kedua dari Polri yang menjadi Kepala BIN," katanya.
Hal tersebut membuktikan anggota Polri mampu memimpin BIN.
Sementara itu, Ketua Setara Institute, Hendardi menilai, BG sebagai sosok solidarty maker dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat. "Selain pengalaman di berbagai satuan, BG juga memiliki jaringan luas. Kriteria tersebut cocok untuk BG menjadi Kepala BIN," kata Hendardi, kepada VIVA.co.id, Sabtu, 3 September 2016.
Alasan kedua, yang membuat BG layak jadi Ketua BIN menurut Hendardi adalah dengan dinamika dan jenis ancaman, tantangan ke depannya menurut dia lebih pas diberikan ke polisi. "Human security yang saat ini banyak terjadi seperti pengungsi antarnegara, migrasi, pencari suaka, dan lain-lain lebih cocok didekati dengan cara penegakan hukum dan HAM dibanding dengan perspektif pertahanan," katanya.
