- ANTARA/Andrea Asih
VIVA.co.id – Maraknya pemerasan yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi, membuat lembaga itu gusar. Untuk mengantisipasi kejadian itu kembali terulang, KPK menyebarkan surat imbauan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, surat pemberitahuan juga diberikan kepada DPR dan DPRD di seluruh wilayah Indonesia.
"Hari ini pimpinan KPK mengirim surat pemberitahuan tentang maraknya penyalahgunaan nama KPK, pimpinan, atau pejabat, atau pegawai KPK, sebagai sarana untuk penipuan, pemerasan, maupun pengamanan perkara," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 8 September 2016.
Berdasarkan informasi dan telaah KPK, ada beragam modus yang sering digunakan oknum itu untuk menipu menggunakan nama lembaga antikorupsi itu. Awalnya, para oknum meminta data dan informasi atas nama KPK kepada calon korbannya.
"Permintaan data atau info atas nama KPK, seolah-olah dengan maksud untuk melakukan investigasi atau audit," ujar Yuyuk.
Selain itu, modusnya seperti menyelenggarakan seminar pemberantasan korupsi, yang diklaimnya menggunakan biaya KPK dan mengundang banyak pihak ke acara itu.
"Kemudian ada juga yang menggunakan surat tanggapan masyarakat, surat panggilan, surat keterangan yang diberikan ke terlapor, saksi, atau calon tersangka, terdakwa, atau keluarganya," kata Yuyuk.
Modus lain yang juga ditemukan adalah oknum yang mengaku-ngaku sebagai agen KPK atau wakil khusus, bahkan pegawai KPK di daerah.
"Kemudian ada pula modus yang digunakan menerbitkan piagam, sertifikat, surat-surat lain menggunakan nama atau lambang KPK," ucap Yuyuk. (ase)
Nasib Program Kartu Prakerja di Era Prabowo-Gibran
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, buka suara soal kelanjutan Program Kartu Prakerja di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
