Mantan Bupati Buton Akui Beri Rekomendasi ke Nur Alam

Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Jojon

VIVA.co.id – Mantan Bupati Buton, Sjafei Kahar, mengaku turut andil memberikan rekomendasi persetujuan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditujukan kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Meskipun ketika itu, IUP tersebut masih dimiliki oleh PT Inco.

Anggota DPR Salut Kejagung Berani Usut Dugaan Korupsi di Sektor Tambang

"Sebagai bupati tentu ada (peran rekomendasi)," kata Sjafei usai diperiksa penyidik di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 26 September 2016.

Walau begitu, ia mengklaim telah memberitahu Nur Alam sebelumnya kalau lahan tambang di daerahnya itu masih dimiliki PT Inco. Alhasil, dengan diterbitkan IUP oleh Nur Alam, maka terjadi tumpang tindih kewenangan penggarap.

Kuasa Hukum Sebut Harvey Moeis Tidak Akan Ajukan Praperadilan

"Dalam rekomendasi itu memberitahukan kepada Beliau (Nur Alam) bahwa saat itu di (lahan) PT Inco. Itu intinya," kata Sjafei.

Dalam perkara ini, KPK resmi menetapkan Gubernur Sultra Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam persetujuan dan penerbitan Surat Keputusan IUP kepada PT AHB di wilayah Provinsi Sultra. SK tersebut tidak sesuai aturan perundang-perundangan yang berlaku.

Ramal Sandra Dewi dan Harvey Moeis, Hard Gumay: Pokoknya Selesai

Selaku Gubernur Sultra, Nur Alam mengeluarkan tiga SK kepada PT AHB periode tahun 2008-2014. Pertama yakni SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, kedua yakni Persetujuan IUP Eksplorasi dan ketiga adalah SK Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi. KPK juga menduga ada imbal jasa yang diterima Nur Alam dalam memberikan tiga SK tersebut.

Atas perbuatannya, KPK menjerat Nur Alam dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Abah Anton saat daftar di PKB Kota Malang diantar para ulama dan simpatisan

Abah Anton Ngaku Tak Kapok Maju Pilkada Kota Malang: Ulama Milih Kita untuk Lakukan Perubahan

Mochamad Anton alias Abah Anton yang merupakan eks Wali Kota Malang periode 2013-2018. Ia pernah jadi terpidana korupsi yang ditangani KPK.

img_title
VIVA.co.id
29 April 2024