- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA.co.id - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membeberkan hasil rekomendasi tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir. SBY pun akan menyerahkan salinannya ke Presiden Jokowi.
"Sungguhpun naskah asli laporan akhir TPF Munir belum diketemukan, copy naskah laporan lengkap akan kami serahkan ke pemerintah yang sekarang," kata mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam konferensi pers di Cikeas, Bogor, Selasa, 25 Oktober 2016.
Jika Presiden Jokowi memandang perlu untuk dibuka ke masyarakat, Sudi memberikan dukungan penuh. Langkah itu agar masyarakat mengetahui apa saja yang ada dalam laporan tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi atau tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.
"Jika dulu pemerintahan Presiden SBY belum membuka ke publik karena masih diberlakukan sebagai pro justicia guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kepentingan tersebut kini sudah tidak ada lagi," kata Sudi.
Lebih lanjut, Sudi membantah pemerintahan SBY menghilangkan dokumen TPF Munir. Dia memastikan, tak ada kepentingan dan urgensi apapun untuk menghilangkan naskah laporan tersebut.
"Publik menyaksikan bahwa bukan hanya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh negara, bahkan telah digelar sejumlah peradilan terhadap mereka yang didakwa melakukan kejahatan atas meninggalnya Munir," tuturnya.
Kenang Munir, 7 September Diusulkan Jadi Hari Pembela HAM
Usulan Hari Pembela HAM Nasional pada 7 September bertepatan dengan hari kematian aktivis HAM, Munir.
