- ANTARA /M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Dosen Universitas Bung Karno (UBK), Aminuddin, ikut menjadi salah seorang yang diperiksa terkait dugaan rencana makar pada aksi 212 lalu. Aminuddin diperiksa sebagai saksi dari tersangka Rachmawati Soekarnoputri dan Eko Suryo Santjojo.
Dalam pemeriksaan, polisi mempermasalahkan penentuan tanggal 2 Desember sebagai hari aksi mereka ke Gedung MPR/DPR untuk meminta dikembalikannya Undang-undang Dasar 1945 asli. Atas dasar itulah polisi kemudian melakukan tindakan pencegahan dengan menangkap 11 tersangka sebelum aksi damai 212 digelar.
"Itu yang kemudian dipermasalahkan oleh pihak keamanan atau polisi, dan kita dengan segala prasangka baiknya kepada mereka, sah saja ini bentuk preventif, misalnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya kan satu sisi ini hak kita warga negara menyampaikan pendapat dan dijamin undang-undangnya," kata Aminuddin kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 20 Desember 2016.
Ia juga menyampaikan, surat yang disampaikan Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas berbeda. Dalam surat Rachmawati, tidak ada keinginan mencabut mandat pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Berbeda, kalau surat kita menyampaikan pemberitahuan dengan jumlah massa jelas, jamnya-jam berapa, bubarnya jam berapa. Jelas semuanya," ujar dia.
Mengenai alasan berbedanya agenda tersebut, kata Amin, sebenarnya semua yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki tujuan sama, namun dengan cara berbeda.
"Sebenarnya mereka punya tujuan sama, cuma caranya berbeda. Misal saya ingin ke Blok M bisa lewat Sudirman, Mampang, dan Fatmawati. Cuma ada yang ingin dengan bentrok dan sungguh ini tidak terpikir oleh kami gerakan save NKRI. Kami hanya datang menyampaikan petisi, petisi itu nantinya diterima Pimpinan MPR. Sudah itu saja."
Ia mengaku tak mengetahui siapa saja yang tak sejalan dengan Rachmawati selain Sri Bintang Pamungkas. Selama melakukan pertemuan, Sri Bintang menyatakan mau mengikuti aksi yang dipelopori oleh anak Presiden Indonesia pertama Soekarno.
"Mereka semua kita undang untuk rapat, untuk menyatukan visi-misi. Kita menyampaikan Pak Bintang mau ke gerakan kami dan dia bilang iya mau ikut. Tapi kenyataannya dia mengirimkan surat sendiri dan mempublikasi semacam konferensi pers sendiri," katanya.
Rachmawati baru mengetahui Sri Bintang mengirimkan surat sendiri ke MPR/DPR saat polisi menangkapnya. "Enggak tahu. Sama sekali enggak mengerti. Kita tahu belakangan ketika semua ditetapkan tersangka dan ada gerakan people power Indonesia. Kita tidak tahu sama sekali."
"Tahunya bareng ke DPR menyampaikan dan selesai. Karena kesepakatan rapat, Pak Sri Bintang menyampaikan seperti itu, tapi kenyataannya ada surat lain dan di luar tanggung jawab kami dan di luar kesepakatan kami," katanya.
Rachmawati tak mungkin makar
Mengenai urgensi dari dikembalikannya UUD 45 ke awal, Aminuddin memahami hal itu sebagai hal yang sangat penting. Sebab selama ini sistem kapitalisme dianggap sudah sangat luar biasa terjadi di Indonesia.
"Hal itu karena bentuk dari amandemen UUD 45 sudah empat kali. Begitu banyak UU sangat liberal, bebas dan kapitalistik. Contoh misal UU Pilpres, sekarang siapa saja orang bisa menjadi Presiden di Indonesia. Orang Amerika asal punya uang dan menjadi warga negara Indonesia bisa saja menjadi Presiden Indonesia. Ini harus dikembalikan ke UUD 45 awal. Kita melakukan amandemen kebablasan, dan tidak memikirkan dampaknya. Padahal itu by design, ada kepentingan asing," jelasnya.
Terkait adanya dugaan aksi makar yang akan dilakukan Rachmawati, ia membantahnya. Sebab, satu hari sebelum melakukan aksi atau tepatnya tanggal 1 Desember, dirinya bersama Rachmawati melakukan konferensi pers di Hotel Sari Pan Pacific.
"Saya ikut pertemuan. Bayangkan, masa kalau mau makar mengadakan konferensi pers. Contoh begini saja, masa saya mau bunuh orang tapi saya bilang mau bunuh. Kita bagaimana makar, tahu sendiri dari sisi fisik Bu Rachma bagaimana," ujar Aminuddin.
