- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA Indonesia) Seto Mulyadi adalah salah satu pihak yang mendukung wacana dihapuskannya ujian nasional (UN) sebagai standar kelulusan siswa yang sebelumnya sempat dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy.
Pihaknya pun sudah berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Mendikbud dalam waktu dekat. Ketika ditemui usai konferensi pers di Komisi Perlindungan Anak, Seto mengatakan bahwa UN hanyalah ajang untuk menimbulkan bibit-bibit koruptor kecil.
"Karena saya pernah merasakan. Saya pernah jadi anggota BNSP (Badan Nasional Sertifikasi) kemudian saya bertugas ke daerah Timur lalu tiba tiba, guru membawa hasil UN dan saya lihat bagus sekali, (mereka bilang) sudah kak Seto diam saja sudah kami ganti semua," ungkap dia beberapa waktu lalu.
Menurutnya hal itu sama sekali tidak menguji kecerdasan dari seorang anak. Dia menambahkan bahwa jika ukurannya adalah UN kemampuan menguasai ilmu dengan murni menjadi tidak tercapai.
Lebih jauh dia juga mengatakan, bahwa sekalipun UN memang akan tetap diadakan, sebaiknya UN bukan dijadikan penentu kelulusan seorang siswa.
"Boleh saja sebagai pemetaan dan tidak setiap tahun, karena yang mengetahui kecerdasan kan guru, jadi itu pelanggaran hak anak dan hak guru," kata dia.
"Dalam tiga hari bisa saja dia sedang jatuh sakit atau misal dia korban banjir, dia harus ujian lagi. Memang tidak mudah, makanya terus berjuang untuk mengganti evaluasi tidak dengan UN, karena pembohogan bahwa itu sebetulnya bukan tes yang menyenangkanya."
Dia melanjutkan bahwa sebaiknya diciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Sehingga anak belajar karena motivasi dari dalam dirinya.
"Jadi belajar itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan karena menyenangkan," tambah dia.
