- VIVA.co.id/Moh. Nadlir
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melihat, ada upaya yang dilakukan untuk menghadapkan pemerintah dengan rakyat dengan berbagi aksi demonstrasi yang mulai sering terjadi belakangan ini. Aksi turun ke jalan ini dipilih untuk menyampaikan keinginan, tak jarang disertai tekanan dan ancaman.
"Pemerintah itu suatu institusi yang dipilih rakyat, yang mewakili rakyat dan jadi satu dengan rakyat. Sehingga tatkala ada sesuatu yang tidak beres bisa dikomunikasikan tidak perlu harus demo-demo," kata Wiranto, di Mabes TNI, Jakarta, Senin 16 Januari 2017.
Wiranto mengatakan, demonstrasi hanya menjadi jalan terakhir bila komunikasi antara pemerintah dan masyarakat buntu. Menurutnya, komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah hingga saat ini masih berjalan dengan baik.
"Sehingga jangan sampai demo menjadi tren untuk menekan, untuk menyulitkan seseorang, menjelekkan seseorang, menjelekkan pemerintah, menyudutkan pemerintahan. Itu yang tidak kita kehendaki dalam negara demokrasi," ujarnya menambahkan.
Mantan Panglima ABRI ini menegaskan, dengan pernyataannya ini bukan berarti pemerintah anti terhadap demonstrasi. Ia memahami demonstrasi bagian dari demokrasi yang dilindungi undang-undang. "Menyatakan pendapat di muka umum boleh, tapi ada rambu-rambunya dan syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat itu dilanggar berhadapan dengan aparat keamanan," ujarnya menegaskan.
Ia meminta pada semua elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan ketentraman. Selain itu, masyarakat diajak lebih berfikir pada bagaimana mendukung merealisasikan program pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.
"Maka yang dibincangkan bukan masalah-masalah politik, senang atau tidak senang, tetapi membicarakan bagaimana negeri ini bisa bersama-sama kita bangun. Ya itu sebenarnya semangat sudah ada di pemerintah," ujarnya.
Dengan adanya dukungan rakyat lanjut Wiranto, maka stabilitas negara akan terjamin. Sehingga semua sektor bisa berjalan dengan baik.
"Mari kita syukuri, bukan malah dihujat. Masyarakatnya jangan dikit-dikit demo. Menghabiskan energi kita sebagai bangsa. Semua bisa dikomunikasikan, tidak usah rame-rame. 5-10 orang ingin ketemu Menkopolhukam silahkan, saya terima dengan baik pasti."
Untuk diketahui, FPI menggelar unjuk rasa untuk menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya. FPI keberatan Kapolda Jawa Barat menjadi Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Belakangan, FPI dan GMBI memang terlibat konflik, setelah pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizieq di Markas Polda Jawa Barat pada Kamis 12 Januari 2017.
(mus)
