KPU dan Pemkot Cekcok soal Data Pemilih Pilkada Makassar

Ilustrasi/Penyelenggaraan pilkada serentak 2018
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Anhar Rizki Affandi

Kepala Disdukcapil Sulawesi Selatan Lutfie Natsir membela bawahannya. "Memberikan data atau dokumen kependudukan by name by address (nama warga berdasarkan alamat) itu tidak boleh sembarangan, meski KPU Makassar yang minta. Sudah ada ketentuan perundang-undangannya," ujar Lutfie.

img_title Paulus Tannos Tolak Balik ke RI: Negara Tak Boleh Kalah Oleh Buronan yang Rugikan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang 24 Tahun 2011, dokumen kependudukan setiap warga negara bersifat rahasia. Dokumen itu harus dijaga oleh pelaksana administrasi kependudukan, yaitu Disdukcapil. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Namun, untuk pemanfaatan dokumen kependudukan telah di atur lebih spesifik di Kepmendagri 61 Tahun 2015. Untuk pemanfaatan dokumen kependudukan dalam pilkada, KPU pusat telah bekerja sama dengan Kemendagri, via MoU (nota kesepahaman), penyerahan data DP4 dilakukan secara berjenjang, KPU Pusat ke KPU provinsi lalu ke KPUD kabupaten/kota," katanya.

img_title DPR Minta Paulus Tannos Dibawa ke Indonesia, Diplomasi ke Singapura
Ilustrasi gedung KPU

Komisioner KPU: Tahapan Pemilu 2029 Diperkirakan Dimulai Juni 2027

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz mengatakan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 diperkirakan mulai berjalan sekitar Juni 2027.

img_title
VIVA.co.id
1 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut