KPU dan Pemkot Cekcok soal Data Pemilih Pilkada Makassar
- VIVA.co.id/ Anhar Rizki Affandi
Kepala Disdukcapil Sulawesi Selatan Lutfie Natsir membela bawahannya. "Memberikan data atau dokumen kependudukan by name by address (nama warga berdasarkan alamat) itu tidak boleh sembarangan, meski KPU Makassar yang minta. Sudah ada ketentuan perundang-undangannya," ujar Lutfie.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang 24 Tahun 2011, dokumen kependudukan setiap warga negara bersifat rahasia. Dokumen itu harus dijaga oleh pelaksana administrasi kependudukan, yaitu Disdukcapil.Â
"Namun, untuk pemanfaatan dokumen kependudukan telah di atur lebih spesifik di Kepmendagri 61 Tahun 2015. Untuk pemanfaatan dokumen kependudukan dalam pilkada, KPU pusat telah bekerja sama dengan Kemendagri, via MoU (nota kesepahaman), penyerahan data DP4 dilakukan secara berjenjang, KPU Pusat ke KPU provinsi lalu ke KPUD kabupaten/kota," katanya.