- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Mogoknya mobil Presiden Joko Widodo dinilai sebagai dagelan. Kejadian ini membuat publik heran, karena kendaraan dinas pemimpin negara bisa mogok. Apalagi, hal ini berujung kegaduhan, karena pihak istana dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saling melontarkan pernyataan.
"Ini dagelan terbesar, tidak bisa dinalar dengan nalar apapun. Masa mobil Presiden bisa mogok," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada VIVA.co.id, Rabu 22 Maret 2017.
Margarito menjelaskan, Presiden Joko Widodo harus taat pada aturan yang ada. Mengacu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978, yang salah satu pasalnya mengatur mantan presiden disediakan kendaraan beserta pengemudinya dari negara. Selain itu, dilengkapi dengan sebuah rumah kediaman lengkap beserta fasilitasnya.
"Berdasarkan undang-undang jelas, mantan Presiden juga berhak mendapatkan dua fasilitas itu. Sekarang, jika Jokowi mempermasalahkan, dan ingin mengambil kembali mobil tersebut, sama saja ia tidak taat undang-undang," lanjut Margarito.
Dia heran, pihak Istana yang mempermasalahkan mobil yang diperoleh SBY. Jika SBY mendapatkan rumah, tak berbeda bedanya dengan mobil.
"Kalau begini, Istana cuma bikin gaduh doang, dan ini kegaduhan yang sungguh-sungguh mencari kerja, serta mengalihkan isu," ungkapnya.
Margarito melihat, kejadian ini memperlihatkan betapa konyolnya sikap Istana. Ia menduga, pihak Istana tidak suka dengan SBY yang kritis, sehingga mencari kesalahan.
"Apa karena SBY kritis terhadap pemerintahan sekarang? Seharusnya tugas pemerintah memastikan negara ini nyaman, sehingga semua berjalan lebih tepat dan fokus," tuturnya.
Dijelaskan Margarito, persoalan ini merupakan permainan politik yang tidak berkelas. Menurut dia, tidak pantas mantan Presiden diperlakukan seperti ini.
"Apakah layak mantan Presiden diperlakukan seperti ini, dalam politik memang wajar, tetapi ya bermoral lah. Kalau SBY jadi lawan Anda, layani dengan cara berkelas," tuturnya.
Jokowi pun diminta mengklarifikasi terkait persoalan ini sekaligus meminta maaf. Jika berani bersikap seperti ini, Jokowi dinilai punya sikap negawaran.
"Jokowi harus minta maaf, maju ke podium di depan Istana dan sampaikan permohonan maaf kalau ini semua bukan keinginannya. Kalau seperti itu, Presiden baru top, mempunyai sikap kenegarawanan," sebutnya. (asp)
Jokowi Didampingi Prabowo Terima Kunjungan PM Singapura di Istana Bogor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Perdana Menteri Singapura Lee Hsin Loong di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin, 29 April 2024. Pada k
