Sweeping, Perdana Menteri Malaysia Was-was
VIVAnews - Ketua Eminent Person Group (EP), Try Sutrisno siang ini menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membicarakan persoalan hubungan Indonesia dan negeri jiran, Malaysia.
Kepada wartawan, Try Sutrisno menceritakan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak pada 8 sampai 9 September 2009. Kata Try Sutrisno, perdana menteri menanyakan kebenaran berita adanya sweeping terhadap warga Malaysia.
"Memang beliau menanyakan, saya bilang tidak ada," kata dia di Istana Negara, Jakarta, Jumat 11 September 2009.
Kepada perdana menteri, Try mengatakan sweeping belum terlaksana. "[saya bilang] Bapak jangan mudah percaya, nanti bisa memperburuk hubungan Indonesia dan Malaysia," tambah dia.
Perdana menteri Malaysia, kata Try Sutrisno, mengaku khawatir. "Kita was was rasanya, katanya," tambah Try.
Try Sutrisno berharap seluruh masyarakat Indonesia jangan terlalu emosional menanggapi seperti ini, yang nantinya merugikan hubungan dua negara. "Pers jangan ikut memanas-manasi," kata Try, lantas menjanjikan akan mempertemukan pers Indonesia dan pers Malaysia.
Sementara, Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda mengatakan isu-isu terkait Malaysia seperti Pendet dan sweeping dalam perkembangannya jadi isu-isu yang emosional. "Hubungan negara jadi terganggu gara-gara isu tersebut," tambah dia.
Seperti dimuat laman Malay Mail, Kamis 10 September 2009, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengungkapkan kekhawatirannya saat bertemu Try Sutrisno.
"Saya menyampaikan kekhawatiran warga Malaysia kepada Pak Try Sutrisno. Kami sangat khawatir keselamatan warga Malaysia di Indonesia. Dia berjanji akan menyampaikan suara hati warga Malaysia pada pemerintah Indonesia," kata Najib, seperti dikutip Malay Mail.
Aksi massa Bendera yang membawa bambu runcing untungnya tak menemukan satupun warga Malaysia. Namun, aksi segelintir orang ini mendapat perhatian dari media, termasuk media di negeri jiran, yang menyebarkan kekhawatiran dan sentimen negatif pada Indonesia.
Eks Anak Buah SYL Sebut BPK Minta Uang Rp12 Miliar untuk WTP, KPK Ultimatum Begini
KPK memberikan ultimatum atas keterangan seorang pejabat Kementerian Pertanian bahwa ada oknum di BPK meminta Rp 12 miliar agar bisa menerbitkan predikat WTP.
