TNI AU Diminta Terapkan Sistem Deteksi Dini dan Interceptor

Pesawat tempur Sukhoi. (Ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Siswowidodo

VIVA.co.id – Sistem pertahanan udara untuk menjaga wilayah teritorial Republik Indonesia harus dikembangkan dengan sistem deteksi dini dan interceptor. Sebagai negara kepulauan yang luas, sistem deteksi dan sistem interceptor perlu diwujudkan TNI Angkatan Udara.

img_title Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok di Penjaringan Jakut

"Harus mengembangkan sistem pertahanan udara yang modern dan canggih melindungi keselamatan NKRI dengan menyiapkan sistem deteksi dini serta sistem interceptor," kata pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati atau Nuning kepada VIVA.co.id, Sabtu, 8 April 2017.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut dia, sistem deteksi dini dan sistem interceptor perlu dikaji untuk menangkis ancaman seperti datangnya rudal nuklir di luar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Dalam mewujudkan dua sistem ini, diperlukan pemetaan anggaran alat utama sistem pertahanan senjata (alutsista) yang terkonsep dari Kementerian Pertahanan.

img_title Kodam: Rachel Vennya Dibantu Paskhas TNI AU saat Kabur Karantina

"Bagaimana dua sistem ini bisa dikaji TNI AU untuk negara menjaga wilayah negara kepulauan yang luas," lanjut Nuning.

Selain itu, menurut Nuning, Kementerian Pertahanan dengan matra TNI AU bisa mengajukan konsep kedaulatan di udara sampai dengan batas ketinggian yang diatur menurut hukum internasional. Upaya ini bisa dilakukan karena peran menjaga wilayah negara kepulauan dengan luas lebih dari 5 juta kilometer merupakan tugas yang berat.

img_title Gawat, Jenderal Bintang 2 TNI Dipukuli Warga

Dikatakan dia, faktor selain alutsista, yaitu sumber daya manusia ikut menentukan pengembangan sistem pertahanan udara yang canggih. Upaya ini bisa meningkatkan kapasitas perwira TNI AU.

"Mengirim para perwira muda TNI AU menjadi master dan doktor ilmu ruang angkasa (space science) di luar negeri," tutur mantan Anggota Komisi I DPR itu.

Kemudian, Kementerian Pertahanan diminta memiliki peran dalam mengatur postur anggaran pertahanan. Pengaturan ini bisa dikoordinasikan dengan kebutuhan matra TNI AU. Artinya, peran Kemenhan diperlukan untuk membuat roadmap dalam postur alutsista pertahanan.

"Karena kebutuhan matra kadangkala tidak match dengan renstra Kemenhan dalam membangun pertahanan negara kita. Kemenhan harus inovatif," katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kalah dengan Pesawat Komersial

Jadwal patroli udara pesawat militer selama ini masih terdapat kelemahan. Salah satunya karena penerbangan patroli pengawasan udara yang masih mengalah dengan pesawat komersial.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut