- ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
VIVA.co.id – Kepolisian Republik Indonesia terus melakukan upaya untuk menangkal masuknya paham radikalisme ke wilayah-wilayah di seluruh tanah air. Salah satunya termasuk di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Kendatipun selama ini belum pernah ada kasus terorisme di Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo, Komisaris Besar Polisi Mohammad Anwar Nasir, mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan untuk mengantipasi masuknya paham radikal di Sidoarjo.
Anwar mengatakan, Polres Sidoarjo melakukan kegiatan antiradikal di sekolah-sekolah, pondok pesantren yang adi di Sidoarjo. Sebagai wilayah yang rata-rata penduduknya merupakan merupakan kaum nahdliyin ini, Polresta Sidoarjo juga melakukan komunikasi dan kerja sama dengan para kyai, GP Ansor, dan Banser untuk mendeteksi kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat.
"Antisipasi dalam jangka panjang dengan para kyai kita melakukan pendekatan silaturrahim. Dari santri ke santri yang lain kita juga membuat acara. Bahkan mereka sendiri juga membuat acara," kata Anwar di Mapolresta Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 5 Juni 2017.
Ia menjelaskan, salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh santri dalam mencegah paham radikalisme yakni membuat berbagai kegiatan sosialisasi. Salah satunya kegiatan mengenai wawasan kebangsaan.
"Kemudian kegiatan untuk pemahaman tentang Pancasila. Salah satu kegiatan yang saat ini yang sedang kita laksanakan adalah lomba cerdas tangkas P4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di Santri Bumi Salawat. Di mana kita ingin menunjukkan bahwa santri di wilayah hukum Sidoarjo, selain paham dengan agama Islam mereka sangat paham Pancasila. Sehingga ini tentunya menjadi fondasi yang kuat dalam bernegara," tuturnya.
Selain itu, di tingkat generasi muda dan remaja, Anwar mengatakan, dia bersama Polresta Sidoarjo rutin menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah di Sidoarjo untuk menyampaikan kegiatan tentang antiradikalisme. Mulai dari apa yang dimaksud dengan radikalisme dan bagaimana cara mengantisipasi masuknya paham radikalisme.
"Kemudian kita berkoordinasi bekerja sama dengan Pak Bupati. Perlu diketahui bahwa Pak Bupati telah mengeluarkan aturan Bupati. Setiap masjid-masjid ketika mengundang penceramah itu harus difilter betul. Harus diketahui oleh ketua RT sampai kepala desa setempat. Jadi tidak ada sembarang yang mungkin paham keras radikal masuk ke suatu desa,” ujarnya.
Dengan banyaknya partisipasi dari masyarakat, akan lebih mudah mendeteksi jika ada paham radikalisme yang muncul di masyarakat. "Ya di perguruan tinggi juga. Perguruan tinggi beberapa waktu yang lalu kita juga lakukan seperti di Muhammadiyah, kemudian santri dan mahasiwa kita lakukan juga kegiatan deradikalisasi ini," ujarnya. (one)
Mantan Napiter Dukung Upaya BNPT Lindungi Perempuan dari Radikalisme
Mantan narapidana kasus terorisme, Listiyowati mengtakan dirinya sangat mendukung BNPT untuk melindungi para perempuan dari ajaran radikalisme
