- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah tidak menginginkan pelaku usaha yang berlaku curang dalam bisnis beras di Tanah Air mendapat untung yang besar akibat tindakan mereka.
Menurut JK, hal itu menjadi sebab pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas Pangan) baru-baru ini membongkar dugaan praktik culas peredaran beras premium oplosan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Memang soal beras di Bekasi itu, tentu harus cermat, harus betul-betul sesuai dengan aturan. Kita tidak ingin juga langkah-langkah (curang PT Indo Beras Unggul/PT IBU) itu membuat soal beras ini terganggu. Tapi kita juga ingin, agar jangan ada yang mengambil keuntungan terlewat besar dalam bisnis ini," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 25 Juli 2017.
JK menegaskan, secara prosedur, PT IBU tidak salah. Anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera itu membeli gabah dari petani untuk diolah kemudian dipasarkan di tingkat konsumen.
Hanya, JK menyatakan, tindakan culas PT IBU dengan membeli gabah dengan harga yang terlampau tinggi supaya perusahaan itu mendapat pasokan gabah yang lebih banyak dari pelaku usaha lain adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Setelah itu, PT IBU memasarkan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
JK menekankan, perilaku culas seperti itu adalah tindakan yang dilarang karena dapat merugikan pelaku usaha beras lain, juga memberi keuntungan yang terlampau besar bagi pelaku usaha yang culas itu.
"Memang, perlu dicermati apanya yang melanggar. Kalau memang melanggar, ya ambil tindakan," ujar JK. (asp)
Kasus Beras Maknyuss, Polisi Tetapkan Tersangka Baru
Tersangka berinisial M, Direktur PT Jatisari
