- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti.
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla memaklumi sikap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, yang memilih lebih terbuka kepada media untuk membicarakan kasus penyiraman air keras yang menimpanya, daripada kepada penyidik dari Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya.
Menurut JK, Novel lebih santai melayani permintaan wawancara media ketimbang diperiksa secara mendalam oleh kepolisian. Hal itu menjadi sebab Novel lebih terbuka kepada media.
"Ya bicara di media mungkin lebih mudah daripada diperiksa. (Karena ada) data yang mesti diingat, macam-macam. Ya dia sampai bicara di BBC kan," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2017.
Meski demikian, JK meyakini bahwa pada akhirnya, Novel akan berkenan diperiksa oleh pihak kepolisian. Novel yang juga mantan anggota polisi akan menyadari bahwa pemeriksaan dibutuhkan guna mengungkap kasus penyerangan itu.
"Novel kan itu mantan polisi, jadi dia tahu jalurnya, caranya, itu harus terbuka, diperiksa," ujar JK.
Novel sendiri dirawat di Singapura usai diserang pada April lalu. Di sana, ia melayani permintaan wawancara sejumlah media, termasuk media asing, tentang kasusnya. Namun, Novel justru menolak saat penyidik Polda sengaja terbang ke sana untuk melakukan pemeriksaan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
JK menyampaikan, kondisi Novel yang saat ini masih dalam masa pemulihan juga dipastikan akan menjadi pertimbangan dokter untuk memperkenankan Novel diperiksa oleh polisi. Atas penyerangan yang menimpanya sendiri, mata kiri Novel saat ini rusak hingga 95 persen. Sementara mata kanan juga mengalami kerusakan hingga 60 persen.
"Saya dengar, karena disuruh istirahat dulu oleh dokter, sehingga dia tidak boleh dulu stres lah, begitu. Tidak boleh berpikir panjang, karena dia itu dikhawatirkan (kondisi) matanya itu," ujar JK. (ase)
Omongan Lawas Novel Baswedan soal Karma Firli Bahuri: Tak Usah Dibalas, Nanti Jatuh Sendiri
Dewas KPK menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik berat terhadap Firli Bahuri, yakni diminta mengundurkan diri dari pimpinan KPK
