- VIVA.co.id/Chandra G. Asmara
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan turut menyoroti kasus yang menjerat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono. Luhut mengaku tidak menyangka Tonny, sapaan akrab Antonius Tonny Budiono, menerima suap.
Diketahui, Tonny ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan karena ketahuan menerima suap. Uang yang ditemukan saat operasi tangkap tangan terdiri atas tujuh jenis mata uang dengan total Rp18,9 miliar.
"Saya sangat menyayangkan kenapa Pak Tonny sampai (menerima suap) begitu. Itu saja saya bilang, padahal dia sudah mau pensiun, masih begitu," kata Luhut di Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu, 26 Agustus 2017.
Operasi tangkap tangan terhadap Tonny dilakukan petugas KPK mulai Rabu, 23 Agustus, malam hingga Kamis, 24 Agustus 2017. Dirjen Hubla itu tertangkap tangan karena diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan. Suap tersebut diduga terkait proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang.
Menurut Luhut, perilaku koruptif seperti menerima suap di Indonesia memang masih marak terjadi. Sejumlah upaya dilakukan untuk mencegah perilaku tersebut, termasuk kata Luhut, memanfaatkan kecanggihan teknologi.
"Sebab semua sekarang ini semakin transparan, jadi dengan sistem IT segala macam, telepon enggak ada yang di-intercept sekarang. Yah, makin cepat dan makin terbuka, jadi saya pikir kita harus hindari betul (perilaku koruptif)," ujar Luhut.
Komitmen pemerintah memberantas korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, menurut Luhut, sudah sangat jelas dan tegas. Presiden Joko Widodo disebutnya menaruh atensi pada peningkatan kesejahteraan pegawai. Muaranya agar pegawai tidak lagi tergiur menerima suap atau melakukan korupsi.
"Presiden juga sudah melihat dan mau menaikkan remunerasi ke depan. Tapi, ya, masalahnya bukan hanya soal remunerasi, tapi masalah mental kita juga. Yah, (korupsi) itu karena ingin langsung cepat kaya," ucap Luhut.
Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional RI Jadi 17, Simak Daftarnya
KM ini menetapkan 17 bandar udara di Indonesia yang berstatus sebagai bandara internasional, dari semula 34 bandara internasional.
