- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Pihak KPK diwakili Deputi bidang Pencegahan Pahala Nainggolan. Pahala menolak bila pertemuan ini terkait maraknya penangkapan kepala daerah oleh KPK.
"Enggak kami bahas, ini dari pencegahan saja kan," kata Pahala di kantor Kemendagri, Senin, 18 September 2017.
Pahala tak mempermasalahkan kritik terhadap pencegahan korupsi yang dilakukan KPK dianggap kurang berhasil. Karena masih banyak kepala daerah yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).
"Ya bilangnya sih macam macam, kalau yang dari gelap bilangnya tidak berhasil, kalau kami bilang, ya sudah mulai bergerak. Macam-macam lah, kan yang 500 sekian kepala daerah ada yang bagus," ujarnya.
Pahala mengungkapkan, KPK juga memberikan dukungan pada kepala daerah untuk menghindari daerah rawan korupsi. Kemudian, dukungan terhadap kepala daerah yang ingin melakukan pemberantasan korupsi di setiap daerah masing masing.
"Ada yang kami kasih dukungan merespons, ada yang enggak, macam-macam lah. Kalau kami bilang sih, kalau enggak merespons, ketangkap ya enggak apa-apa," ucapnya.
Menurut Pahala, pertemuan hari ini dengan mendagri fokus pada penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Karena sekarang KPK bersama Kemendagri bekerja di 360 kabupaten/kota dan 22 provinsi, tapi ya kemajuannya macam-macam. Ada yang maju cepat, lambat, nunggu penindakan dulu baru maju, ya enggak apa-apa. Jadi ada itu satu hal kami sampaikan dan apa saja yang ke depan perlu ditindaklanjuti," paparnya.
KPK berpendapat, penguatan APIP menjadi kunci penyelesaian dari berbagai permasalahan korupsi yang terjadi di daerah selama ini. "Kami dorong terus ke depan, supaya lebih banyak real di lapangan, pelatihan dan pembahasan studi kasus untuk audit," tuturnya.
KPK Sita Aset Ricky Ham Pagawak, Nominalnya Fantastis
KPK menyita aset Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
