- VIVA.co.id / Eka Permadi
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Menurutnya, masih banyak kepala daerah yang meski bermasalah namun belum terjaring OTT KPK.
"Selama ini yang kami catat 77 kepala daerah yang kena OTT dan 300 lebih kepala daerah terkena masalah. Kami mengapresiasi KPK," kata Tjahjo di kantornya, Senin 18 September 2017.
Untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, Mendagri akan terus bergandengan dengan KPK. "Mulai ke dalam kami mengenai proses penerimaan IPDN kami dengan KPK, kemudian menggerakan daerah untuk e-planning kami dengan KPK," ujarnya.
Tjahjo menambahkan aspek pencegahan korupsi akan berjalan seiiringan dengan berbagai langkah penindakan yang dilakukan oleh KPK. "Yang menarik KPK juga menyerap aspirasi masyarakat. KPK juga mendatangi kontraktor, pengusaha, apa yang menjadi keluhan masyarakat, hambatan birokrasi," ungkapnya.
Atas dasar itu, Mendagri berkomitmen dengan KPK untuk membangun tata kelola pemerintahan dari pusat hingga daerah yang bersih, efisien, taat kepada hukum dan mempercepat reformasi birokrasi untuk memperkuat otonomi daerah. Hal tersebut lanjutnya sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati dua program penguatan yang akan dikerjakan bersama. Dua program itu adalah penguatan partai politik (parpol) berintegritas, dan program penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Ada beberapa program ke depan yang kami sepakati. Pertama, kerja sama dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Badan Kesbangpol untuk penguatan parpol berintegritas. Kedua, program penguatan APIP," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
Dalam beberapa waktu terakhir ini, KPK memang tengah menggelar operasi tangkap tangan di beberapa daerah, dengan menangkap sejumlah kepala daerah dan beberapa pihak terkait kasus suap. Diantaranya adalah Wali Kota Tegal, Siti Mashita; Bupati Batu Bara, OK Arya Zulkarnain dan belum lama ini Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. (ren)
KPK Sita Aset Ricky Ham Pagawak, Nominalnya Fantastis
KPK menyita aset Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
