- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVA – Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mendukung langkah-langkah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi megaproyek e-KTP, yang menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka.
"Bagi kami (Golkar) dan bagi saya selaku Wakil Ketua Dewan Kehormatan, tidak ingin kejadian seperti itu. Namun, bukti-bukti ada indikasi tindak pidana korupsi. Apa lagi penyebab kerugian negara Rp2,3 triliun, tentu kami mendukung penuh langkah-langkah KPK, lebih cepat tentu lebih baik," ucap Akbar kepada wartawan di Medan, Jumat sore, 17 November 2017.
Kasus korupsi yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar itu, menurut Akbar berdampak dengan terus menurunnya elektabilitas partai berlambang beringin ini. Karena itu, perlu ada upaya yang harus dilakukan untuk menaikkan elektabilitas partai.
"Beberapa bulan belakang ini, tren elektabilitas partai kita, Partai Golkar terus menurun sudah sampai sekitar 7 persen. Dengan (kasus) ini, kami tidak ingin ada penurunan. Kalau menurun sampai sekitar 4 persen, bisa kiamat kami," tutur sesepuh di Partai Golkar itu.
Ia mengatakan elektabilitas Golkar menurun sampai 4 persen sudah dipastikan Golkar tidak ada perwakilan di DPR RI. Untuk itu, harus ada langkah yang dilakukan Partai Golkar segera untuk meningkatkan elektabilitas untuk Pilkada serentak 2018 dan Pilpers 2019.
"Partai Golkar ini, partai tua. Kita pernah menjadi pemenang pemilu 2004. Bahwa terjadi penurunan, kalau kita silap, kita bisa disalip partai-partai yang lainnya," ujarnya.
Dinilai Ikut Bentuk Sejarah Kebangsaan, Akbar Tanjung Dianugerahi 'Maestro Aktivis Nasional'
Akbar Tanjung dianugerahi penghargaan "Maestro Aktivis Nasional" oleh Forum Aktivis Nasional (FAN) dalam sebuah kegiatan bertajuk Tribute to Akbar Tandjung di Jakarta.
