- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para kepala daerah tak memanfaatkan posisi jelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018. Tjahjo menyinggung isu penggelembungan dana hibah dan bansos yang selalu muncul jelang Pilkada.
"Dana hibah dan dana Bansos tidak bisa seenaknya. Termasuk juga yang mau maju lagi periode ke dua dalam pilkada," kata Tjahjo di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Rabu 6 Desember 2017.
Tjahjo menekankan kepala daerah petahana yang akan maju kembali ke Pilkada jangan memanfaatkan APBD. Penyalahgunaan dana APBD jangan sampai terjadi.
"Dan, hal-hal yang tidak perlu atau dialihkan untuk kepentingan Pilkada harus dicut," tegasnya.
Selain itu, Tjahjo menyinggung pula jangan ada kongkalikong antara kepala daerah dan DPRD dalam merencanakan APBD. Karena pembahasan anggaran ini rawan akan korupsi.
"Saya ingatkan perencanaan anggaran bersama DPRD, tapi jangan memaksakan program pemerintah daerah dengan iming–iming imbalan. Ini yang pasti kebongkar," jelasnya.
Ia mencontohkan kasus operasi tangkap tangan oleh KPK di Jambi. Beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi terseret kasus suap. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan kepala daerah harus tegas.
"Perencanaan anggaran jangan sampai ada bargaining yang berkaitan dengan dana, dengan DPRD. Ini pengalaman di Jambi kemarin," ujarnya.
Tjahjo memahami para kepala daerah mempunyai janji politik saat kampanye dan baru dipenuhi saat terpilih. Namun, janji politik tersebut jangan jadi beban bagi APBD dan penyalahgunaan wewenang.
"Janji itu harus dijadikan rencana program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dan fokusnya apa. Bupati dan Walikota juga harus memastikan program strategis nasional harus berjalan dengan baik. Sinkron dengan program kepala daerah," katanya.
Wali Kota Medan Ditangkap KPK, Mendagri Kecele
KPK sebelumnya menangkap Bupati Indramayu Subendi.
