- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Presiden Joko Widodo dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2018 di Istana Bogor, menyindir kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah.
Jokowi menyinggung rencana kerja anggaran (RKA) yang dianggapnya tidak benar. Di mana anggaran pokoknya jauh lebih kecil dibanding anggaran pendukungnya.
Jokowi mencontohkan di Kementerian Tenaga Kerja. Sebelumnya, Presiden menyatakan juga sudah berdiskusi dengan Menaker Hanif Dakhiri.
"Saya ambil contoh di Pak Menaker. Contohnya pemulangan TKI anggarannya Rp3 miliar. Buat pemulangan Rp500 juta, yang Rp2,5 miliar ini untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi, perjalanan daerah, ATK dan lain-lain. Ini enggak bisa seperti ini," jelas Jokowi, di Istana Bogor.
Anggarannya lebih besar untuk pendukung. Tetapi, anggaran pokok tidak sampai 20 persen. Jokowi terlihat marah, apalagi menurutnya ini juga hampir di seluruh kementerian dan lembaga, termasuk di daerah-daerah.
"Yang terjadi penyusunan RKA di dinas fokus pada kegiatan pendukungnya bukan intinya. Ini saya lihat di kementerian. Hati-hati dengan ini," ujar Jokowi.
Ia menegaskan harusnya seluruh menteri dan kepala daerah paham dengan manajemen keuangan. Kalau paham, maka tidak akan terjadi anggaran seperti ini.
"Model-model seperti ini harus dihentikan. Tapi orang harus ngerti manajemen keuangannya. Nanti akan saya buka satu persatu biar gamblang," kata Jokowi. (one)
Mendag Lutfi Dinobatkan Jadi Pemimpin Terpopuler oleh Warganet
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, dinobatkan sebagai Pemimpin Paling Populer 2021. Penghargaan diberikan oleh PR Indonesia.
