- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat DKI Jakarta sebagai provinsi yang terbanyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air. Menurut data KontraS, sepanjang tahun 2017, terdapat 33 peristiwa pelanggaran HAM dalam bentuk pelarangan kebebasan berpendapat atau berekspresi yang terjadi di DKI Jakarta.
"DKI tidak terlepas dari momentum politik yang sangat tegang di tahun 2017 ini," kata pengurus Divisi Riset dan Advokasi KontraS, Ananto, Minggu 10 Desember 2017.
Mayoritas pelanggaran HAM itu umumnya berkaitan dengan Pemilihan kepala Daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 39 orang mengalami intimidasi, lalu 19 orang luka-luka dan 16 orang mengalami penahanan.
Sementara, secara total kasus pelanggaran HAM di berbagai daerah terkait kebebasan berekspresi mencapai 223 kasus. Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi kedua dengan 30 peristiwa.
"Bentuk-bentuk pelanggaran yang masih masif antara Januari-Oktober 2017 itu adalah pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat," ujar Ananto.
KontraS juga mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini yang lebih mengutamakan sisi pembangunan. Mereka dianggap tidak fokus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.
"Kami mengkritik pemerintah Jokowi-JK yang hanya puas dengan upaya-upaya mempercepat pembangunan infrastruktur, ekonomi," tambah koordinator Kontras, Yati Andriyani. (ren)
Kemah Jokowi dan Tanah Gusuran Ahok di IKN
Presiden Jokowi, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan sejumlah menteri kabinet ikut bermalam di tenda yang ada di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
