- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Partai Gerindra menilai, pengusulan jenderal polisi menjadi penjabat atau Pj gubernur menunjukkan pemerintah dan Polri panik.
"(Pemerintah dan Polri) tidak percaya diri dan tidak profesional," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, melalui pesan singkat kepada wartawan pada Jumat, 26 Januari 2018.
Sodik mencatat, hanya dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo ada pejabat polisi aktif menjadi penjabat gubernur. Biasanya penjabat gubernur berasal Kementerian Dalam Negeri atau provinsi.
"Harusnya Polri terus menjaga dan meningkatkan profesionalisme dengan bekerja menjaga keamanan dalam posisi sebagai Polri bukan dalam posisi sebagai gubernur," katanya.
Ia menilai, Polri juga menunjukkan ketidakpercayaan diri dalam melaksanakan tugas keamanan sehingga perlu posisi baru dalam pemerintahan.
"Untuk daerah di mana ada cagub berasal dari Polri maka hal ini akan membangun opini bagian dari desain perselingkuhan dan persekongkolan yang mengancam netralitas fungsi gubernur," kata Sodik.
Ia menganggap pemerintah tidak percaya diri menghadapi pilkada di dua provinsi itu sehingga memerlukan dukungan Polri yang selama ini sangat setia mendukungnya. "Berbeda dengan TNI yang setia pada pemerintah tapi tetap netral," ujarnya. (mus)
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar cenderung mendorong Ridwan Kamil (RK) maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang DKI Jakarta.
