- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan sebanyak 14 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak menjadi peserta Pemilu 2019. Dua partai yaitu, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos lantaran tidak memenuhi syarat.
Merespons penetapan itu, kedua partai tersebut kompak hendak melayangkan gugatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), agar tetap bisa menjadi peserta dalam Pemilu 2019.
Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor mengatakan, pihaknya akan melakukan gugatan secepatnya pada hari ini. Sebab, tahapan yang dilakukan oleh KPU begitu cepat. Besok, sudah dilakukan pengambilan nomor urut.
"Kami akan melakukan gugatan ke Bawaslu. Kami lebih siap. Ya beginilah PBB selalu diuji dengan melakukan gugatan," kata Afriansyah di kawasan Harmoni, Jakarta, Sabtu, 17 Februari 2018.
Ia mengaku optimistis kepengurusannya bisa dilengkapi, termasuk keterwakilan perempuan dan jumlah keanggotaan di daerah. Di Manokwari Selatan, dari syarat 75 persen keanggotaan, partainya berada di angka 73 persen. "Kami melakukan gugatan terus. Yakin (jadi peserta pemilu)," ujarnya.
PKPI juga akan melakukan hal yang sama. PKPI menyiapkan gugatan agar bisa menjadi peserta Pemilu 2019. "Mengingat sekian banyaknya yang tidak memenuhi syarat itu. Sulit kami menerimanya, dan kami sudah 20 tahun serta banyak anggota DPR di daerah-daerah," ujar Ketua Bidang Pemberdayaan Legislator PKPI Ashari Ali Agus di tempat yang sama.
Pimpinan PKPI Jenderal TNI (Purn) Abdullah Mahmud Hendropriyono, menyatakan tetap optimistis pihaknya dapat menjadi peserta Pemilu 2019.
"Kami sedang mengajukan sengketa ke Bawaslu RI karena kesimpulan KPU bahwa PKPI tidak memenuhi syarat sama sekali tidak tepat. Kami mencatat ada beberapa KPU di daerah yang melakukan verifikasi faktual secara tidak profesional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Februari 2018.
KPU Siapkan 8 Tim Kuasa Hukum Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MK
Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menyiapkan delapan tim kuasa hukum untuk menangani sidang perselisihan hasil pemilihah umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi.
