- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA – Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan pernyataan sang sekretaris jenderal yang menyebutkan Demokrat sebagai perancang program e-KTP sama sekali bukan untuk menyudutkan siapa pun. PDIP hanya ingin meletakkan persoalan pada posisinya.
"Kita enggak ada sikat siapa-siapa. Dan enggak pernah kaitkan siapa-siapa. Kita cuma menerangkan e-KTP berlangsung pada pemerintahan sebelumnya, desainer e-KTP ya pemerintah sebelumnya, PDIP posisinya oposisi," kata Masinton dalam sebuah forum diskusi di Jakarta pada Sabtu, 24 Maret 2018.
Ia menilai penyebutan nama seakan mencoba menarik persoalan e-KTP menjadi tanggung jawab PDIP. Menurutnya, persoalan ini jelas ada kaitannya dengan pengajuan Setya Novanto agar menjadi justice collaborator atau terdakwa yang bekerja sama dengan KPK.
"Justice collaborator diberikan pada pelaku minor, bukan pelaku utama; pelaku minor bukan pelaku utama. Pelaku minor untuk mengungkap aktor intelektualnya siapa yang desain korupsi," kata Masinton.
Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, menyebut sejumlah politikus partai yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ikut kebagian uang proyek e-KTP.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi berbagai pemberitaan terkait dengan E-KTP. Menurutnya, kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator.
"Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan," kata Hasto pada 22 Maret 2018.
Ia menjelaskan posisi PDIP selama sepuluh tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi kader PDIP di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama sepuluh tahun.
"Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu dikalahkan, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal, dan UU Free Trade Zone. Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun," kata Hasto.
Pemprov DKI Siapkan 5 Juta Blanko e-KTP untuk Pemilih Pemula di Pilkada 2024
Ketersediaan blanko e-KTP beberapa bulan sebelum pencoblosan Pilkada 2024 bisa meminimalisasi penggunaan suket pemilih.
