- ANTARA /M Agung Rajasa
VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri mengkritik sejumlah kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menilai, kebijakan pemerintah saat ini tidak pro terhadap rakyat dan jauh dari semangat Nawacita yang didasari proklamator kemerdekaan, Soekarno.
"Maaf kalau saya mengkritik, karena dari dulu saya tukang kritik, kalau itu tidak adil saya akan kritik. Apa benar, kebijakannya yang sekarang dekat dengan rakyat," kata Sukmawati usai diskusi bertajuk '2019 Presiden Harapan Rakyat', di kawasan Buncit Raya, Jakarta, Jumat 20 April 2018.
Menurut Rachmawati yang juga putri Soekarno, kebijakan dan berbagi kebijakan, serta gaya berpolitik Jokowi sudah sangat canggih dan aneh. Ia mencontohkan, cara bagi-bagi sepeda, keliling naik motor dan bagai-bagi sertifikat hingga sembako.
"Dianggap apa ini rakyat. Apa benar kebijakannya dekat dengan rakyat? Ini selalu menjadi perhatian saya, berkaca dengan kepemimpinan Bung Karno enggak kayak gitu. Sementara, kita tahu Sembakonya hasil dari impor. Ini yang harus kita kritisi. Jangan sampai rakyat keliru lagi," katanya.
Adik dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini juga mengkritik penegakan hukum yang dianggap tebang pilih dan tidak tuntas. Ia mencontohkan, dalam pengungkapan kasus BLBI yang sangat berlarut larut.
"Menurut saya, bukan Syafrufin saja yang diperiksa. Itu kan pada waktu Presiden Megawati, saudara-saudara tahu itu saudara saya. Tetapi, kalau soal keadilan buat saya enggak ada parsoalan. Kasus ini harus dibongkar sampai ke akarnya," katanya.
Selain itu, kebijakan pemerintahan saat ini sangat menyulitkan rakyat akibat melambungnya harga-harga bahan pokok. Atas dasar itu, dia berharap pada Pemilu 2019 mendatang akan muncul figur presiden baru.
"Next 2019, jangan sampai kita keliru lagi. Carilah pemimpin yang amanah, yang mengerti amanah rakyat dan penderitaan rakyat. Revolusi memang belum selesai. Dan, ini tugas pemimpin baru sesuai dengan amanah rakyat," katanya. (asp)
Nasib Jokowi di PDIP, Kaesang Pangarep Tidak Ingin Ikut Campur: Itu Urusan Partai Lain
Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tidak ingin ikut campur terkait posisi Presiden Jokowi di PDIP. Termasuk nasib kakaknya, Gibran Rakabuming Raka
