- Istimewa
VIVA – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid mempertanyakan aturan terkait pertemuan sekretaris jenderal partai politik pendukung Joko Widodo di kantor Sekretariat Kabinet, Senin kemarin, 7 Mei 2018.
Menurut Hidayat, pertemuan tersebut dengan tempat di kantor Seskab tak etis.
"Terkait masalah dengan dukungan program pemerintah, alangkah lebih elok kalau Seskab pun selenggarakan di luar kantor Seskab," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 8 Mei 2018.
Menurut dia, pertemuan itu terkesan bukan sesuatu yang menyoal kenegaraan. Namun, lebih pada politik murni atau politik praktis. Sehingga, dalam konteks itu bisa menimbulkan kontroversi dan permasalahan.
"Ketika ini diselenggarakan di kantor Seskab, itu menimbulkan pertanyaan, karena Seskab bukan mengurusi koalisi partai-partai, tetapi mengurusi kabinet. Kabinet itu adalah negara," ujar Hidayat.
Hidayat tak mempermasalahkan, jika pertemuan itu dilakukan untuk mensolidkan dukungan pada pemerintah. Namun, dia meminta pertemuan tak difasilitasi oleh negara.
"Maksud saya, parpol pasti punya anggaran. Marilah berpolitik secara elegan, mana yang kewenangan negara lakukan, mana yang kewenangan parpol lakukan, kewenangan rakyat lakukan, semua ada aturannya dan fatsun politik dipentingkan," kata dia.
Baca: Tak Diundang Koalisi, PAN: Kami Rajin Puasa Senin Kamis
Seperti diketahui, dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Seskab tersebut hadir para sekretaris jenderal partai pendukung Jokowi, kecuali Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam pertemuan itu para sekjen parpol pendukung Jokowi yang hadir adalah Sekjen Golkar Lodewijk Fredrich Paulus, Sekjen Nasdem Jhonny G.Plate, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hadir pula, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKPI Imam Asnhori, Sekjen PKB Abdul Karding, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan Sekjen Hanura Harry Lontung Siregar.
Baca: Sekjen Parpol Pendukung Jokowi Ngumpul, PAN Tidak Diundang
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
