- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, setuju dengan keseriusan Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan terpidana korupsi untuk ikut pemilu dengan menjadi calon legislator. Sebab, perilaku korupsi menurut JK bukanlah hal yang baik.
"Iya (Setuju) dong," kata JK usai menghadiri acara Buka Puasa Bersama Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, di Kementerian Sosial, Sabtu 26 Mei 2018.
JK menganalogikan syarat masuk sekolah pada anak zaman dahulu, harus dimintai surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Jika masuk sekolah saja sudah menggunakan syarat berkelakuan baik, sudah tentu untuk menjadi anggota legislatif juga diperlukan perilaku yang baik.
"Ya tentu kan kalau zaman dahulu itu, kalau kita masuk sekolah saja harus ada surat kelakuan baik dari polisi. Kalau ada orang korup pasti kelakuannya kurang baik kan," ujarnya
Seperti diketahui, KPU RI saat tengah memperjuangkan aturan larangan mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon legislator. Aturan ini digodok dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pihak KPU mengklaim meski diprotes DPR, Bawaslu, hingga pemerintah, tetap akan menyusun PKPU larangan eks koruptor nyaleg.
Alasannya yakni jika seseorang tengah menjadi koruptor, berarti dia sudah tidak bertakwa kepada tuhannya.
Sedangkan, dalam pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu syarat dalam pasal tersebut adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
KPU Ungkap Alasan Abaikan Permintaan PDIP Tunda Penetapan Prabowo
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah resmi menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres 2024.
