- IG: Fahri Hamzah
VIVA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, menilai diangkatnya Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menjadi Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I dinilai janggal. Fahri menyindir adanya nama Ngabalin hanya untuk membiayai orang yang diangkat secara politik.
"Jadi ada kebingungan. Ada dua hal soal BUMN, pertama ada kebingungan membiayai orang-orang yang bekerja sebagai political appointee di sekitar Presiden itu mungkin karena dianggap gajinya kecil," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.
Fahri melontarkan argumen bahwa kecilnya gaji jubir presiden dengan tanggung jawab yang besar, maka muncul opsi menjadikannya komisaris perusahaan BUMN. Hal ini hanya untuk menambahkan kompensasi bagi yang diberikan jabatan.
"Akhirnya BUMN terbebani, padahal kan BUMN harusnya dipimpin oleh orang yang fokus bekerja membesarkan perusahaan. Apalagi perusahaan-perusahaan itu perusahaan publik yang sebagian sahamnya itu dijual, itu membuat citra dari BUMN rusak," kata Fahri.
Menurut Fahri, seharusnya Jokowi mencari sumber pembiayaan yang lain untuk timnya. Bukan sebaliknya, dengan bersikap yang justru membebankan BUMN.
"Pak Ali Dewan Komisaris Angkasa Pura, wah saya ada pengadaan-pengadaan nih, kita mau ngerjain run away, kontak Pak Ali, itu jadi rusak BUMN kita," kata Fahri.
Kemudian, Fahri juga menyindir Jokowi tak konsisten dengan pernyataannya soal konflik kepentingan. Padahal, seharusnya Ngabalin fokus saja membantu presiden.
"Jangan keluyuran ke tempat lain. Dia kan harus ngomong fokus, dia harus baca buku yang banyak, harus baca data pemerintah banyak, sehingga waktu dia menjelaskan pada publik juga akurat. Jangan comot sana comot sini tanpa akurasi," kata Fahri.
Menurutnya, hal ini kesalahan manajemen pemerintahan Jokowi. Apalagi jabatannya rangkap menjadi jubir sekaligus komisaris.
"Ini sebenarnya merusak iklim profesionalisme negara di sekitar kita. Jadi ini ngerusak kerja dia sebagai pejabat pemerintah, merusak juga kinerjanya BUMN," kata Fahri.
Fahri mengingatkan peran BUMN sebenarnya menjadi alat negara untuk menjalankan tugas-tugas ekonomi. Sementara, di sisi lain harus mensejahterakan rakyat. Persoalannya yang menjadi tugas berat ketika utang BUMN lebih besar daripada utang negara.
"Sangat dilematis, saya khawatir BUMN dalam kehancuran," kata Fahri. (ase)
