- VIVA/Agus Rahmat
VIVA – Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Natsir menegaskan bahwa organisasi yang ia pimpin tidak akan memasuki arena politik praktis Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tahun 2019.
Muhammadiyah, katanya, tetap pada garis kemasyarakatan, menghindari politik praktis perebutan kekuasaan karena ranah itu menjadi bagian partai politik. Tugas Muhammadiyah adalah menjalankan politik moral kebangsaan.
"Sebenarnya semua ormas itu posisinya harus di situ. Sebab, kalau ormas itu berpolitik kayak parpol, nanti lalu lintas dunia persilatan politik itu bisa kacau-balau. Jadi biarkan parpol yang urusan politik praktisnya, kita menjalankan politik moral kebangsaan," katanya di Malang, Jawa Timur, pada Senin, 13 Agustus 2018.
Haedar mengingatkan warga Muhammadiyah agar memilih pemimpin yang mengedepankan ahklak baik, berwawasan luas dan kritis. Juga memilih pemimpin yang tidak menghalang-halangi amal usaha dan dakwah Muhammadiyah.
Di tahun politik seperti sekarang, katanya, semua masyarakat bebas berbeda dalam pandangan politik. Namun tidak perlu pengakuan yang berlebihan, baik dari unsur agama, etnik, dan argumen-argumen yang justru memperkeruh keadaan.
Masyarakat seyogianya berpartisipasi dalam politik sewajarnya saja. Kalau pun memang berbeda pandangan politik, hendaknya perbedaan itu tidak diperkeras dengan sentimen-sentiman SARA atau ujaran kebencian. Sebab itu akan memicu perpecahan bangsa dan negara.
Satu hal yang penting juga, menurut Haedar, semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ialah kandidat yang berkompetisi dalam dunia politik. Karena itulah semua harus dianggap sebagai persaingan duniawi.
"Jangan beranggapan paslon ini menjadi pembawa misi langit dan lain sebagainya, sementara yang lain dianggap sebagai misi yang lain. Bagi kami, bahwa kami percaya semua calon itu punya iktikad baik dan warga bangsa harus beriktikad baik," ujar Haedar.
