- Istimewa
VIVA – PolMark Indonesia menyampaikan kembali hasil survei mengenai 'Pemilu dan Potensi Retaknya Kerukunan Sosial'.
Hasilnya, berdasarkan survei yang dimulai sejak dua tahun lalu, ditemukan bahwa pasca pemilu ternyata perbedaan pilhan tak membuat hubungan pertemenan menjadi rusak.
Pada Pemilu 2014, 95 persen pemilih mengaku tidak rusak hubungan. Sementara Pilkada DKI Jakarta lalu, 93,8 persen menyatakan hal serupa.
"Jika data itu diproyeksikan ke jumlah pemilih, maka kita sebetulnya bicara tentang pemilih dalam jumlah signifikan," kata Direktur Riset Polmark Research Centre Eko Bambang Subiyantoro dalam menyampaikan keterangan pers di Jakarta Pusat, Rabu 29 Agustus 2018.
Eko menyampaikan, data terkini juga menunjukkan selama pemilu, penyampaian informasi marak diwarnai hoax.
Hoax dinilai menjadi ancaman serius jika berkaca pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Sebanyak 21,2 persen responden atau pemilih menggunakan media sosial dan sering menemukan berita fitnah.
Di sisi lain, 39,6 persen pemilih pengguna media sosial lainnnya mengaku jarang dan sangat jarang menemukan hal serupa.
"Dengan kata lain, berita bohong dan fitnah dan hoax secara keseluruhan menjangkau 60,8 pemilih pengguna media sosial. Hanya intesitas saja yang berbeda - beda," ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq berpendapat, edukasi politik kepada masyarakat penting agar pemilu berjalan tak begitu tegang.
Pendukung yang tengah mengampanyekan jagaoannya, harus diberikan pemahaman bahwa persaingan menjelang pemilu hal yang biasa saja.
Perlu juga diberikan pengertian perihal pertarungan harus mengedepankan ide dan gagasan.
"Kemudian gerakan literasi. Harus dimasifkan kelompok mana pun. Karena hari ini kita disuguhkan pelajaran - pelajaran agama yang tidak tahu tafsir," kata dia.
