- Biro Pers Istana
VIVA – PDI Perjuangan geram dengan munculnya poster calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dengan menggunakan mahkota di Jawa Tengah.
Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang 'Pacul' Wuryanto sedang menunggu sikap ksatria pemilik ribuan alat peraga kampanye (APK) berupa poster itu untuk memberikan klarifikasi. Bambang mengatakan, pihaknya akan menunggu pihak yang membuat, memasang, dan menyebar di kantor PDIP Jateng.
"Kami tunggu penanggung jawabnya datang ke DPD PDIP Jateng. Kalau dia datang, akan kami ajak diskusi kenapa dia pasang begini. Kami menunggu kekesatriannya. Dijamin tidak akan lecet," kata Bambang Pacul, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 14 November 2018.
Bambang mengakui, dirinya menemukan APK poster Jokowi itu beberapa hari lalu. Ia heran dengan poster tersebut karena Jokowi dikenakan mahkota seperti raja.
Lalu, PDIP Jateng dalam koordinasinya dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf juga tak pernah memerintahkan pemasangan poster tersebut.
"Apabila dibiarkan maka sama saja menganggap rakyat, PDIP, dan Jokowi sebagai orang bodoh. Sebab, substansinya tak mencerdaskan," ujar Bambang.
Terkait polemik ini, ia juga sudah berkoordinasi dengan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Ia meminta beberapa unsur termasuk caleg partai untuk segera menurunkan poster yang bikin heboh tersebut.
Namun, kata dia, saat proses penurunan ini ternyata masih terdapat sejumlah wilayah di Jateng yang coba dipasang poster itu.
"Kita tanya siapa yang suruh. Dia bilang ini perintah dari orang di pusat. Tapi tak bisa sebut siapanya. Ditanya ambil dari mana? Dikasih tahu dan ketemu orangnya," sebutnya.
Kemudian, yang mengejutkan ketika mengecek di lokasi ternyata masih ada ratusan poster Raja Jokowi yang belum dipasang. "Saat ke sana, di situ juga ada 800-an yang belum dipasang. Kita foto orangnya. Kita data semuanya," ujar Pacul.
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
