PDIP Minta Fadli Zon Berkaca, Coba Cek Bayar Pajaknya Benar Enggak?
- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, heran dengan politisi Partai Gerindra yang terus-menerus mengkritik Presiden Joko Widodo dan pemerintah.
Menurut Hasto, kritik dan pernyataan Fadli tanpa data seolah akan dianggap kebenaran. Wakil Ketua DPR itu diminta koreksi diri terlebih dulu sebelum berbicara.
Sindiran Hasto merujuk keterangan sidang mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu.
"Fadli Zon pun ada masalah dengan ekonominya saudara-saudara sekalian. Pajaknya coba dicek, benar gak bayar pajak, baik tidak mereka. Dicek dulu saja, itu tanggung jawab negara," kata Hasto di kantor DPD PDI Perjuangan Banten saat acara konsolidasi dengan kader, Jumat 21 Desember 2018.
Hasto memaparkan, Jokowi selama menjadi presiden dihadapkan pada kondisi yang sulit. Parlemen yang dikuasai oposisi di awal masa pemerintahan, dan situasi ekonomi global yang tak menentu, di sisi lain malah mantan gubernur DKI Jakarta itu bisa membuat kebijakan pro rakyat.
Jokowi, kata Hasto, membuktikannya dengan membangun infrastruktur secara cepat dan program di bidang sosial yang banyak membantu masyarakat kecil.
"Itu namanya perjuangan, jadi perjuangan bukan wani piro aku dapat apa. Jangan tanyakan dulu itu, namanya orang bayaran," kata dia.
Terkait isu ekonomi, Hasto menyarankan, lebih baik Fadli membeberkan keberhasilan jagoan yang mereka usung. Pemilu kata dia adalah ajang adu gagasan dan program, bukan justru membuat bingung publik.
Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional itu, mengurus negara tidak seperti mengelola korporasi.
"Jadi ekonomi macam apa kalau di sana ekonomi perusahaan ruang lingkupnya, kalau di sana ekonomi keluarga itu ruang lingkupnya," kata dia. (hd)
Di Rakernas, PDIP Siapkan Langkah Strategis Pasca Pemilu 2024
Langkah strategis PDIP, akan diambil dalam forum Rakernas partai diakhir Mei 2024. Termasuk dalam mempersiapkan gelaran pilkada serentak 2024. Juga soal dinamika politik.
