- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tak mau menanggapi serius hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Alasannya, rekam jejak LSI Denny JS sudah memang mengarah ke pasangan petahana.
Koordinator Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, hasil survei LSI hanya sebagai lelucon saja.
"Terus terang, kalau baca survei Denny JA bagi kami hiburan, lucu-lucuan saja," kata Dahnil, kepada VIVA, Selasa 2 April 2019.
Hasil survei yang menyebut Jokowi-Ma'ruf menang dengan raihan 56,8 persen sampai 63,2 persen, sementara Prabowo-Sandi 36,8 persen sampai 43,2 persen, hanya sebuah marketing produk saja. Kata dia, kebetulan marketing produk LSI Denny JA adalah Jokowi.
"Survei-survei mereka bak iklan produk, marketing produk. Nah, kebetulan produk mereka Pak Jokowi. Jadi membaca survei Denny JA disenyumin saja," jelasnya.
Dahnil menyindir LSI Denny JA merupakan salah satu lembaga yang keliru terkait hasil Pilkada DKI 2017 dan Pilkada Jabar 2018.
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil terbaru terkait keterpilihan persaingan dua pasangan di Pilpres 2019. Hasilnya, duet nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menang dari rivalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca: Survei LSI: Jokowi Masih Unggul Dobel Digit dari Prabowo
Survei LSI ini, menggunakan batasan antara. Duet Jokowi-Ma'ruf menang dengan keunggulan 56,8 persen sampai 63,2 persen. Sementara itu, Prabowo-Sandi 36,8 persen sampai 43,2 persen.
"Dengan pilpres tersisa, Jokowi-Ma'ruf masih unggul dua digit. Kalau diambil batas bawah, ini juga masih selisih double digit," ujar peneliti LSI, Ardian Sopa, dalam pemaparan hasil surveinya bertajuk 'Jokowi Diambang 2 Periode?', di Kantor LSI, Jalan Pemuda, Rawamangun Jakarta Timur, Selasa 2 April 2019. (asp)
Jokowi Tunda Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMKM hingga 2026, Ini Pertimbangannya
Aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM itu sebelumnya akan mulai diberlakukan pada Oktober 2024, dan diputuskan mundur penerapannya menjadi tahun 2026.
