Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI melakukan analisis dan kajian implementasi Dana Desa atas referensi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dari hasil analisis dan kajian, PKAKN menilai bahwa pemanfaatan Dana Desa sudah efektif, namun BPK menyebut bahwa penggunaan Dana Desa saat ini masih belum efektif.
“BPK RI sudah menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan Dana Desa ke DPR RI. Kami ingin konfirmasi pengawasan yang dilakukan BPK maupun audit yang dilakukan oleh BPK kepada Pemerintah Kabupaten,” ujar Kepala PKAKN BK DPR RI Helmizar pada konsinyering “Perlibatan Perguruan Tinggi dalam Mendorong Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa dan Dana BOS” di Wisma Griya Sabha DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/4).
Helmizar berharap agar para analis PKAKN lebih tahu proses pengambilan sampling dan penyelenggaraan audit Dana Desa yang melingkup kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya, PKAKN akan membuat analisis yang dapat dijadikan bahan rapat kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI dengan kementerian dan lembaga terkait dalam pengelolaan Dana Desa.
Terkait efektivitas Dana Desa, Kepala Sub Auditorat 5 A-1 BPK RI Budi Cahyono menilai Dana Desa merupakan program baru, sehingga membutuhkan strategi perencanaan dan implementasi secara memadai. Ia menambahkan, dalam penerapannya selama lima tahun terakhir, kebijakan tersebut mengalami banyak perkembangan. Mulai dari regulasi hingga ukuran indeks desa membangun, namun tetap banyak aspek yang masih harus diperbaiki.
“Masih banyak aspek lain yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, supaya apa yang dicapai selama ini terkait Dana Desa bisa lebih meningkat lagi. Dalam artian, kita bisa lebih meningkatkan efektivitas penggunaan pengelolaan Dana Desa di kemudian hari,” jelas Budi.
Budi menjelaskan bahwa program Dana Desa telah di-branding di masyarakat dengan sangat positif, sehingga BPK ingin fokus kepada proses perbaikan program itu sendiri melalui temuan kelemahan, agar keberhasilan yang telah dicapai selama ini dapat dipertahankan.
“Tentunya apabila kita melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, di media massa yang melihat positif terhadap kebijakan Dana Desa ini, tentunya BPK ingin keberhasilan yang dicapai ini bisa tetap dipertahankan. Dengan tentunya mengacu kepada temuan-temuan kelemahan yang ditemukan BPK, itu bisa menjadi fokus hal-hal apa yang harus dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan Dana Desa di kemudian hari,” tukasnya.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
