- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengucapkan selamat atas terpilihnya Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan duet Jokowi-Ma'ruf sebagai pemimpin RI periode 2019-2024.
Jokowi-Ma'ruf diminta menjaga amanat dari rakyat. Memimpin negara dengan penuh tanggung jawab dan jujur.
"Jabatan yang beliau emban harus dimaknai sebagai amanat dari seluruh rakyat Indonesia yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Jujur dan adil demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, makmur, sejahtera, bahagia lahir dan batin, serta penuh keberkahan dan ampunan dari Allah SWT," kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi kepada VIVA di Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.
Dia menekankan, penetapan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU merupakan tahapan pemilu yang penting. Dengan tahapan ini maka berarti kemenangan Jokowi-Ma'ruf sudah diakui. Pasangan Jokowi-Ma'ruf nanti akan dilantik dan diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung pada Oktober 2019.
Kemudian, MUI pun menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lalu, kepada TNI dan Polri yang ikut mengamankan penyelenggaraan pemilu.
Zainut juga memuji pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno atas sikap kenegarawanannya untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami berharap sikap kenegarawanan tersebut ditindaklanjuti dengan membangun komunikasi, dialog dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya untuk melakukan rekonsiliasi nasional guna merajut kembali persaudaraan hakiki," katanya.
KPU resmi menetapkan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang Pilpres 2019 pada Minggu, 30 Juni 2019. Penetapan ini turut dihadiri perwakilan dari kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Jokowi: Tilapia Fish Cultivation Has Huge Global Demand
President Joko Widodo (Jokowi) inaugurated the tilapia fish cultivation managed by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) in Karawang, West Java, on
