Ma'ruf Amin: Khilafah Bukan Ditolak, tapi Tertolak
- VIVA/Reza Fajri
VIVA – Calon wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin menjelaskan penyebab paham khilafah tidak berhasil atau tertolak di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam halal bihalal Dewan Masjid Indonesia di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu 17 Juli 2019.
"Kenapa khilafah ditolak di Indonesia? Bukan ditolak, tapi tertolak. Karena menghalangi kesepakatan (bersama)," kata Ma'ruf.
Ma'ruf yang juga ketua umum non aktif Majelis Ulama Indonesia ini mengakui paham khilafah atau kerajaan adalah sesuatu yang Islami. Meski Indonesia bukan negara kerajaan sesuai UUD 1945 dan menganut ideologi Pancasila, namun tak bertentangan dengan hukum Islam.
"UUD 45 adalah kesepakatan nasional. Indonesia adalah negara kesepakatan," ujar Ma'ruf.
Menurut Ma'ruf, persoalan kenegaraan sudah selesai dibicarakan dalam perspektif Islam yang rahmatan lil alamin. Menurut dia, umat Islam harus kembali ke pangkalnya, yaitu ke-Islaman yang rahmatan lil alamin.
"Bahasa MUI itu Islam Wasathiyah, Islam moderat. Baik cara berpikir atau dalam arti gerakan," ucap Ma'ruf.
Dalam Islam Wasathiyah, semua menurut Ma’ruf, saling menyayangi dan juga tidak bermusuhan. Kemudian juga menerima bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk.
"Dalam konteks kebangsaan, Islam Wasathiyah itu yang mampu menerima NKRI, karena NKRI bukan hanya kita, tapi berkita-kita. Oleh karena itu Indonesia adalah berkita-kita, majemuk," tutur Ma’ruf.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
