- Edwin Firdaus
VIVAnews - Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Legislatif secara serentak 2019 yang lalu menjadi catatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam forum Kongres V di hari kedua. Mereka menilai pelaksanaan pilpres dan pileg lalu perlu ditinjau ulang dari segi biaya dan pelaksanaannya.
"Bagi parpol-parpol penyelenggaraan pemilu serentak ini berat. Dari banyak aspek berat," kata Ketua Tim Pemateri, Sinkronisasi dan Perumus Komisi IV Kongres PDI Perjuangan, Arif Wibowo, di Sanur, Bali, Jumat 9 Agustus 2019.
Komisi IV dalam kongres memang disiapkan secara detail mengenai kepemiluan. Menurut Arif, pemilu serentak lalu membuat partai kesulitan merumuskan strategi.
Padahal hakikatnya, kata dia, pemilu itu harus sederhana mungkin pelaksanaannya dan memudahkan pemilih memilih wakilnya di legislatif dan eksekutif. Menurut dia, usul dari partainya bisa saja juga dirasakan partai-partai lain yang kemarin ikut kontestasi.
"Bagi penyelenggara pun berat karena itu tidak mungkin," ujarnya.
"Bagaimana strategi pemenangan yang tidak berdampak konflik secara internal kepada partai banyak," tutur anggota Komisi II DPR itu.
Oleh karena itu, Arif mengatakan, pihaknya dalam rekomendasi sidang komisi yang dia ketuai merekomendasikan agar pemilu periode depan dilaksanakan secara terpisah. Artinya, pemilu kembali ke sistem 2014, di mana antara pemilihan legislatif dan presiden dipisah.
Ia juga menyebut rekomendasi itu akan didorong agar masuk dalam pembahasan revisi UU Pemilu mendatang.
"Kita mengusulkan tetap pada tahun yang sama, tetap dengan tahapan pemilu dengan memisahkan," tutur dia.
