VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sejumlah petinggi lembaga negara di Istana Bogor, kemarin. Pertemuan itu dinilai guna mengamankan posisi SBY dari kerikil tajam, terutama terkait kasus Century yang berlarut-larut.
"Ini cara khas Indonesia, mengedepankan musyawarah mufakat," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta.
Siti menganggap, musyawarah antarlembaga negara itu digelar SBY untuk menjamin stabilitas pemerintahannya. Sekalipun prediksi tujuan itu benar, Siti menilai itu tidak masalah.
"Asal dalam konteks demokrasi, bukan stabilitas membabi-buta seperti era Orde Baru," kata Siti. Ia menyatakan, cara-cara musyawarah semacam itu memang merupakan budaya politik lokal.
"Sangat Indonesia," timpal wanita yang menyelesaikan program doktornya di Jurusan Ilmu Politik, Curtin University Perth, Western Australia itu.
Dia mengingatkan, cara apapun yang ditempuh SBY hendaknya tidak sampai melupakan check and balances antarlembaga secara profesional.
Siti juga membenarkan bahwa dalam sistem presidensial, antarlembaga negara tidak dapat saling menjatuhkan.
"Kecuali Presiden melanggar konstitusi, melakukan makar, atau menghancurleburkan negara. Baru ia bisa dimakzulkan," jelas Siti. "Nah, apakah saat ini Presiden berniat menghancurkan Indonesia?" ujar Siti bertanya balik.
ismoko.widjaya@vivanews.com
Bikin Istri dan Pacar Senang, Ini Pilihan Mobil Baru Buat Gaji UMR
Bagi karyawan yang bekerja di Jakarta dengan rata-rata gaji UMR, atau upah minimum regional sebesar Rp5 jutaan, ada beberapa mobil baru yang bisa dibeli dengan kredit....
