VIVA – Politikus Partai Nasdem, Taufiqulhadi mengatakan, UU KPK yang telah disahkan merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI. Atas dasar tersebut, ia pun mengingatkan agar pemerintah tak boleh dengan mudah menarik diri dengan menerbitkan Perppu KPK.
Menurutnya, dengan diterbitkannya Perppu KPK maka akan berpengaruh terhadap langkah-langkah politik Presiden Joko Widodo ke depannya.
"Karena itu saya menganggap pemerintah tidak akan melakukan tindakan hal yang akan menampar legislatif. Saya rasa tidak akan Pak Jokowi mengambil langkah yang mempermalukan DPR," ujar Taufiqulhadi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2019.
Menurutnya, langkah apapun yang dilakukan Presiden Jokowi harus melalui konsultasi dan komunikasi yang baik dengan DPR.
Ia pun menuturkan, saat ini merupakan langkah yang tidak baik jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu. Menurutnya, Perppu itu dikeluarkan pada saat hal yang genting.
"Saya ini adalah sebagai partai koalisi. Saya ingin mengatakan tidak baik mengeluarkan Perppu sekaranf ini. Tidak baik bagi DPR dan pemerintah. Perppu itu tidak akan keluar kalau tidak ada pertimbangan sangat genting," katanya.
Jika nantinya Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu, ia menyebut hanya dua opsi bagi DPR yakni menerima atau menolak Perppu tersebut. Jika komunikasi tak berjalan dan DPR menyatakan menolak Perppu maka akan menjadi masalah baru.
Presiden, kata Taufiqulhadi, harus mempertimbangkan semua hal termasuk rekan koalisi maupun rekan yang ada di luar koalisi termasuk masyarakat.
Dengan hal tersebut, anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menilai, Presiden Jokowi harus ada prioritas untuk lebih mendengarkan pihak yang membuat pemerintahan berjalan dengan baik.
"Presiden banyak temannya. Di DPR itu teman Pak Jokowi. Termasuk yang di luar sana temannya Pak Presiden. Ini harus dilihat semua temannya. Tapi di dalam agenda politik menurut saya karena presiden ada rencana ke depan maka prioritas teman itu harus dilihat," katanya.
