Debat Panas Guntur Romli Vs Bos HRS Center soal Habib Rizieq Dicekal
- tvOne
VIVA – Pengakuan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab soal pencekalannya sehingga tak bisa kembali ke Tanah Air masih jadi perhatian. Dari suara yang kontra tak percaya dengan pernyataan pria yang akrab disapa Habib Rizieq.
Namun, dari barisan pembela Habib Rizieq menyebut ada skenario yang tak ingin pendiri FPI itu balik ke RI. Hal ini menjadi perdebatan dalam program diskusi Dua Sisi tvOne dengan tema 'Benarkah Habib Rizieq Dicekal?'
Salah satu pembicara yang kontra adalah politikus PSI, Guntur Romli. Sementara, pihak yang pro Habib Rizieq ada Ketua Habib Rizieq Center (HRS) Center, Abdul Chair Ramadhan.
Guntur menilai pengakuan Habib Rizieq hanya dugaan. Alasannya, ia tak percaya negara Kerajaan Arab Saudi bisa diintervensi pemerintah RI soal pencekalan tersebut.
"Kerajaan besar seperti Arab Saudi diminta mencekal Habib Rizieq diatur-atur oleh pemerintah Indonesia. Itu menurut saya enggak yakin. Menurut saya terlalu besar kasus Habib Rizieq itu diurus Menlu, Presiden, Menhan, Menko Polhukam sebagainya," kata Guntur dikutip Jumat malam, 15 November 2019.
Dia menekankan jika persoalan Habib Rizieq itu harusnya menjadi urusan pihak Konsuler di Konsulat Jenderal atau Konjen RI di Mekah, Arab Saudi. Bagi dia, urusan ini sebenarnya kecil jika Habib Rizieq bersedia datang ke KJRI dan mengurus kekurangan administrasinya.
"Masalah itu urusan kecil sebenarnya, tinggal diurus apakah mau datang untuk mengurusi menanyakan apa yang menjadi sebab utamanya. Sudah jelas, pemerintah Indonesia mengatakan tidak akan melarang warga negara Indonesia untuk balik," jelasnya.
Merespons pernyataan Guntur, Abdul Chair menyinggung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang Senin, 11 November 2019 lalu bicara pencegahan Habib Rizieq tak bisa keluar Arab Saudi. Lalu, omongan Mahfud soal kepentingan mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dia menafsirkan secara implisit ucapan Mahfud itu mengakui figur Habib Rizieq mengganggu kepentingan politik jika kembali ke Tanah Air. "Secara implisit beliau berarti mengakui ada kepentingan negara yang terganggu kalau Habib Rizieq pulang. Itu penafsiran kita," tutur Abdul Chair.
Abdul mengatakan dengan kondisi sekarang seperti ada skenario agar Habib Rizieq tak kembali ke Tanah Air. Bahkan, sebelum pergi ke Mekkah pada 2017, dia menyebut ada upaya sistematis yang ingin mencelakai dan mengancam jiwa Habib Rizieq.
"Ada suatu kondisi yang diskenariokan secara rupa. ada upaya pemufakatan jahat secara sistemik, terstruktur untuk mencelakai Habib Rizieq keluar dari Indonesia dan untuk kembali ke Indonesia," jelas Abdul.
Guntur pun coba memotong penjelasan Abdul Chair yang dinilai sebagai asumsi."Hanya asumsi," kata Guntur.
"Saya tidak bicara asumsi. Kita liat hukum kausalitas. Kenapa Habib Rizieq meninggalkan Indonesia," ujar Abdul merespons Guntur.
Abdul menyebut ada upaya mencelakai bahkan menghilangkan nyawa Habib Rizieq. "Faktanya ada upaya pembunuhan terhadap Habib Rizieq. Itu Fakta," tuturnya.
Kata dia, pihak Habib Rizieq saat itu sudah melaporkan ancaman keselamatan nyawanya terhadap aparat kepolisian. Alasan keselamatan nyawa pun menurutnya yang menjadi pemicu Habib Rizieq harus pergi ke Arab Saudi.
"Dia meninggalkan Indonesia karena ada upaya pembunuhan. Sebab, yang kedua faktor kausalitas, alasan intelijen Arab Saudi, Habib Rizieq dilarang meninggalkan wilayah Saudi karena keamanan. Tidak ditafsirkan lain, ini adalah keselamatan jiwa," sebutnya.
"Maka itu, pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab keselamatan Habib Rizieq. Ada indikasi keselamatan Habib Rizieq tidak terjamin," ujar Chair menambahkkan.
Guntur pun tak tinggal diam. Ia coba membandingkan antara eks kelompok radikal ISIS dengan Habib Rizieq yang seharusnya dicekal kembali ke Tanah Air. Menurut dia, eks ISIS dari Suriah yang berbahaya dan pemerintah memang harus mencekalnya.
"Saya bandingkan deh eks ISIS dengan HRS. Itu yang lebih berbahaya itu eks ISIS yang ada di Suriah dan Irak dibanding dengan Habib Rizieq. Menurut saya ya," kata Guntur.
"Beda itu beda. pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab," ujar Chair membalas Guntur.
