Survei Pembaca VIVAnews: 70% Lebih Tak Setuju Presiden Dipilih MPR
- VIVAnews/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA – Beberapa hari lalu muncul wacana dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR dan tidak melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat. Usulan ini diungkapkan Ketua DPR Bambang Soesatyo usai bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU pada 27 November 2019.
Tak pelak usulan itu langsung mengundang pro dan kontra. Bagi yang mendukung, pemilihan presiden secara langsung selama ini dianggap banyak mudaratnya, dan menelan biaya politik tinggi. Namun, bagi yang menentang, menentukan presiden dan wapres di tangan MPR seperti kembali kepada era Orde Baru yang otoriter dan mengingkari semangat reformasi.
Bagaimana dengan respons para pembaca VIVAnews? Selama 28 November hingga 1 Desember 2019, VIVAnews menyajikan jajak pendapat kilat kepada pembaca dengan pertanyaan: Muncul usulan agar Presiden kembali dipilih MPR ketimbang lewat Pemilu langsung. Setuju kah Anda? Pilihan hanya ada dua, setuju atau tidak setuju.
Diikuti 362 pembaca, hasilnya cukup jomplang. Hanya 108 responden atau 29,83 persen yang menjawab "Setuju". Selebihnya, sebanyak 70,17% atau 254 responden menyatakan "Tidak Setuju" dengan usulan agar Presiden kembali dipilih MPR ketimbang lewat Pemilu langsung.
Sementara itu, di akun VIVAnews di Facebook, para netizen pun menyajikan aneka komentar. Ada yang mendukung, tidak mendukung, bahkan ada pula yang bernada "netral."
Netizen bernama Basuki Basuki menyatakan setuju pemilihan presiden kembali dikembalikan ke MPR. "Karena NKRI belum termasuk negeri madani dan warga NKRI belum faham betul tentang politik. Kami mau yang disejahterakan adalah rakyat, bukan partai politik," demikian tulisnya.
Demikian pula Ida Hariyani Gunojo yang juga menyatakan "Setuju"."Daripada menghabiskan dana APBN triliunan, tapi ujung-ujungnya masih tetap settingan, penuh kecurangan, lebih baik dana pemilu diberikan kepada rakyat lagi untuk kesehatan rakyat (BPJS Gratis untuk rakyat)," ujarnya.
Sebaliknya, netizen bernama Hamzah Tahir menyatakan tidak setuju bila MPR kembali diberi mandat memilih Presiden. "Sebab suara rakyat adalah suara hati nurani yang harus dijunjung dan harus jujur dalam melaksanakan Pemilu. Kejujuran membawa berkah dan kecurangan membawa kehancuran," demikian argumennya.
Sikap tidak setuju juga diungkapkan warganet bernama Yusep Sumpena. "Disagree, karena jabatan presiden tergantung paham suatu negara. Ketika demokrasi adalah kedaulatan yang dipilih rakyat, maka pemilu harus ada. Paling tidak partai besar yang memenuhi syarat harus melakukan konvensi calon presiden dalam kubu masing-masing yang berjalan netral tanpa memecah belah partai," demikian menurut pendapatnya.
Ada pula pendapat yang memilih 'jalan tengah", seperti yang dikemukakan Eska Sudrajad. "Setuju tidak setuju. Presiden lebih bagus dipilih kelompok khusus, yang terdiri dari sesepuh bangsa, ulama dan para ahli. Pelajari tokoh-tokoh Sumatera Selatan saat mencari kandidat Sultan Palembang Darusalam," ujarnya.
