Daftar 50 Prioritas Prolegnas 2020, RUU Apa Saja Yang Penting

Kamis, 5 Desember 2019 - 16:50 WIB
Oleh :
Ilustrasi sidang Paripurna DPR.
Ilustrasi sidang Paripurna DPR.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Eduward Ambarita
Photo Mini 1

VIVA – Badan Legislasi DPR hari ini menggelar rapat bersama Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Kamis 5 Desember 2019. Dalam rapat ini ditetapkan ada 247 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024.

Baca Juga :
Dasco Pastikan DPR Tidak Revisi UU MD3

"Rapat panja memutuskan sebagai berikut. Pertama menetapkan proglenas RUU tahun 2020-2024 sebanyak 247 RUU yang terdiri atas RUU usulan DPR, RUU usulan pemerintah dan RUU usulan DPD serta 3 RUU yang merupakan RUU daftar kumulatif terbuka yaitu RUU tentang Koperasi, RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," kata Ketua Panja Prolegnas DPR RI Rieke Dyah Pitaloka di Gedung DPR, Kamis 5 Desember.

Selain itu, dalam rapat itu juga menetapkan prolegnas RUU prioritas tahun 2020 ada sebanyak 50 RUU. Dari RUU prioritas tahun 2020 tersebut terdapat 4 RUU carry over dengan rincian 3 RUU dari pemerintah yaitu RUU tentang Biaya Materai, RUU tentang RKUHP dan RUU Permasyarakatan.

Baca Juga :
PKB: Partai Pemenang Pemilu Harus Pimpin DPR

"Sementara 1 RUU carry over atas usul DPR yaitu RUU atas perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan catatan bahwa ruu yang masuk dalam carry over tetap harus mendapatkan pembahasan yang mendalam tentang atas pasal-pasal yang mendapatkan perhatian khusus dari publik," kata Rieke.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku setuju atas laporan Panja Prolegnas. Yasonna berharap Prolegnas 2020 ini bisa menghasilkan UU yang realistis.

Baca Juga :
DPR Tetapkan 42 RUU Masuk Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023

"Kami berharap kerja sama antara Baleg dengan Menkum HAM dan perancang UU DPD RI dalam prolegnas ini dapat terus ditingkatkan agar hasilkan prolegnas yang lebih realistis dan responsif," kata Yasonna

Berikut 50 RUU Prioritas dalam Prolegnas 2020:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahan Siber
2. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. RUU tentang RKHUP
6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan
7. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
8. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan
10. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungsn Industrial
19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
20. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
21. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
23. RUU tentang Penyadapan
24. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
27. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional (omnibus law)
30. RUU tentang Kefarmasian
31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua
33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
34. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
36. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
38. RUU tentang Ketahanan Keluarga
39. RUU tentang Larangam Minuman Beralkohol
40. RUU tentang Profesi Psikologi
41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
45. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
46. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahum 2004 tentang TNI
47. RUU tentang perubahan atas UU Nomor15 Tahun 2006 tentang BPK
48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
50. RUU tentang Daerah Kepulauan.
 

Halaman Selanjutnya
1. RUU tentang Keamanan dan Ketahan Siber2. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran3. RUU tentang Pertanahan4. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu5. RUU tentang RKHUP6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan7. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan8. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan9. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan10. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan11. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat13. RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungsn Industrial19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional20. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan21. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai22. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan23. RUU tentang Penyadapan24. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga27. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional (omnibus law)30. RUU tentang Kefarmasian31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat34. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional36. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak38. RUU tentang Ketahanan Keluarga39. RUU tentang Larangam Minuman Beralkohol40. RUU tentang Profesi Psikologi41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi45. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika46. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahum 2004 tentang TNI47. RUU tentang perubahan atas UU Nomor15 Tahun 2006 tentang BPK48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah50. RUU tentang Daerah Kepulauan. 
Halaman Selanjutnya