- VIVA/Reza Fajri
VIVA – Partai Persatuan Pembangunan akan mempercepat pelaksanaan Muktamar pada 2020. PPP menegaskan tidak akan menggelar Muktamar islah bersama PPP pimpinan Ketua Umum Humphrey Djemat.
"Tidak ada istilah Muktamar islah, yang ada muktamar. Muktamar dilakukan oleh DPP yang diakui negara," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Minggu, 15 Desember 2019.
Mengenai masih adanya kader-kader PPP di kubu Humphrey, dia mempersilakan mereka kembali ke PPP pimpinan Suharso Monoarfa. Baidowi menyebut banyak juga yang telah menyeberang ke pihaknya.
Baidowi mengklaim sudah tidak ada lagi konflik di tubuh partai berlambang Ka’bah itu. Dia menyatakan PPP-nya yang hasil Muktamar Pondok Gede telah diakui secara sah oleh negara.
Namun, dia menganggap hal yang biasa jika masih ada yang mengaku-ngaku ketua umum PPP selain kepengurusannya. Dia membandingkan nabi saja ada juga yang nabi palsu.
"Persoalan ada yang mengaku sebagai ketua umum itu biasa saja. Zaman dulu saja ada yang mengaku nabi palsu saja. Nabi saja ada yang ngaku palsu, apalagi ketua umum," ujarnya. (ren)
Arsul Sani Ikut Sidang PHPU Pileg terkait PPP, Saldi Isra Beri Penjelasan
Hakim Konstitusi Arsul Sani tetap mengikuti persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 yang terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
