- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Pihak Istana melalui Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko membantah tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo tengah membangun 'geng Solo' di institusi Polri. Isu ini dihembuskan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane terkait penunjukan Irjen Polisi Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya.
Neta menyebut penunjukan Irjen Nana terkesan menunjukkan 'geng Solo'. Nana pernah menjabat Kapolresta Solo saat Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo.
"Enggaklah. Kan begini, seperti saya jadi Panglima (TNI), saya mengenali orang-orang yang dulu bekerja untuk saya dan memiliki prestasi yang baik. Saat saya menjadi Panglima, mereka-mereka ini bisa saya tunjuk sebagai asisten saya. Analoginya seperti itu kira-kira," kata Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin 23 Desember 2019.
Selain Irjen Nana, IPW juga menyoroti sebelumnya Kabareskrim yang dijabat juga menurut Neta adalah 'geng Solo'. Kabareskrim saat ini adalah Irjen Polisi Listyo Sigit Prabowo. Ia pernah menjabat Kapolresta Solo dan juga ajudan Jokowi saat periode pertama sebagai Presiden RI.
Moeldoko lagi-lagi membantah hal itu. Ia menekankan pemiilihan orang-orang dalam posisi tertentu bukan sekedar kedekatan. Namun, talenta yang dimiliki dianggap mumpuni untuk mengisi pos atau jabatan tertentu.
"Jadi, semua itu dasarnya talent scouting, bukan karena political appointee," katanya.
Dia menekankan dalam posisi penting, Jokowi sebagai kepala negara punya pertimbangan kuat. Ia meyakini pilihan Jokowi tak sembarangan.
"Tidak mungkin sebuah jabatan yang sangat strategis itu dipertaruhkan sembarangan. Pasti ada sebuah pertimbangan kalkulasi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk bekerja, memiliki loyality untuk bekerja, baik kepada atasannya, maupun loyalitas kepada organisasi dan negara," lanjut Moeldoko.
Kemudian, ia menambahkan jika figur-figur yang dipilih Jokowi juga punya rekam jejak baik. Maka dengan pertimbangan itu, posisi diangka untuk posisi jabatan atau yang ikut membantu pemerintahan.
"Enggak mungkin sebuah jabatan yang sangat penting dipertaruhkan dengan menempatkan seseorang yang tidak terbukti hebat di lapangan. Saya pikir itu," katanya.
