- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah satu-satunya penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. Tidak sedikit catatan negatif selama Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. Mulai dari soal logistik hingga Sistem Informasi Perhitungan atau Situng.
Kini, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada, KPU ingin berbuat lebih baik lagi dari sebelumnya. Komisioner KPU, Ilham Saputra menekankan pihaknya akan berupaya menyempurnakan pelaksanaan teknis pilkada yang relatif sudah membaik.
Selain itu, masyarakat dituntut aktif dan terlibat jika ada pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dan meminta masyarakat untuk melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, situng telah menuai banyak kritik. Dan KPU tak bisa menjelaskan jawaban persoalan ini ke publik dengan benar. Karena polemik Situng, KPU pun jadi sasaran empuk protes. Isu spekulasi pun bermunculan.
"Di mana KPU bisa dibilang tidak mampu mengelola dengan baik berbagai kritik, ataupun keraguan publik terhadap profesionalisme pengelolaan Situng. Akhirnya muncul banyak kontroversi dan spekulasi," ujar Titi.
Tidak tinggal diam, KPU melakukan terobosan dengan mempersiapkan e-rekap. Bagaimana kesiapannya? Baca di sini.
Prabowo Pastikan Tak Ada Waktu Terbuang Sia-sia selama Masa Transisi Pemerintahan
Prabowo Subianto mengatakan menggunakan rentang waktu mulai dari sejak penetapan oleh KPU hingga sebelum serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024 untuk menyiapkan diri.
