Sama dengan PKS, Demokrat Ingin Ada Pansus Jiwasraya

Ilustrasi kampanye Partai Demokrat
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Ardiansyah

VIVA – Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny Kabul Harman mengaku sedang mematangkan wacana pembentukan pansus Jiwasraya. Ia juga menyiapkan diri menjadi pengusul penggunaan hak angket dalam pansus Jiwasaraya. 

Wartawan Di Malang Tolak RUU Penyiaran, Bikin Teatrikal Pembungkaman Pers

"Kita lihat dulu. Kita sedang menyiapkan untuk mengambil prakarsa pembentukan mengajukan penggunaan hak angket bisa di pansus. Demokrat sedang mematangkan wacana untuk membentuk pansus angket Jiwasraya," kata Benny di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 16 Januari 2020.

Benny mempersilakan panja komisi terkait Jiwasraya tetap ada. Tapi, ia menilai ini kasus kejahatan yang sistemik dan terstruktur. Lalu, efeknya juga sistemik juga melibatkan sejumlah tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan. 

DPR Rencana Revisi UU Polri

"Karena ini apabila kasusnya hanya di tingkat panja tidak cukup," lanjut Ketua DPP Demokrat itu.

Benny menambahkan kasus ini juga tak efektif bila hanya ditangani Kejaksaan Agung. Sebab, pihak diduga yang terlibat pernah menjadi orang penting di lingkaran istana. "Silahkan hukum jalan terus tapi politik, kami akan memprakarsai itu," kata Benny.

Siap Maju Pilgub Sumut, Ijeck Ambil Formulir Pendaftaran Gubernur ke PKS

Ia menduga ada upaya sistematik untuk melokalisir kasus ini dengan hanya menjerat orang-orang tertentu saja. Benny menekankan pansus ini nantinya bukan untuk menjatuhkan presiden. 

"Bukan untuk menjatuhkan pemerintah tapi kita mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. itu poinnya," kata Benny.

Sebelumnya, PKS juga menggulirkan Pansus Jiwasraya. Fraksi PKS di DPR tak setuju dengan pembentukan Panitia Kerja atau Panja Jiwasraya. Alasannya, kasus Jiwasraya merugikan keuangan negara sedikitnya hingga Rp13,7 triliun.


 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya